SR, Ponorogo — Forum Guru Tidak Tetap (GTT) Ponorogo, Jawa Timur, menyuarakan nasib sekitar seribuan guru honorer di Ponorogo yang belum tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), meski sudah bertahun-tahun aktif mengajar di sekolah.

Ketua Forum GTT Ponorogo, Mafud Danuri, mengatakan para guru honorer merasa seperti “ada tapi tak diakui” karena tidak masuk dalam sistem pendidikan nasional. “Kami minta pemerintah daerah membuka akses Dapodik,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (8/5/2026), dilansir kompas.com.

Mafud mengatakan sekitar 1.000 guru tidak tetap (GTT) di Ponorogo saat ini aktif mengajar, tetapi belum memperoleh pengakuan administrasi sehingga tidak bisa mengikuti berbagai program pemerintah. “Kalau memang anggaran daerah terbatas, kami siap tidak menerima insentif. Tapi minimal kami bisa masuk Dapodik dulu, supaya keberadaan kami diakui dan bisa merasakan program pemerintah,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, akses masuk Dapodik sudah ditutup sejak 2020. Akibatnya, banyak guru honorer yang mulai mengajar sejak 2018 tidak bisa mengikuti program pemerintah seperti PPPK maupun sertifikasi guru.

Mafud berharap pemerintah daerah membuka kembali akses Dapodik sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian guru honorer yang selama ini tetap bertahan mengajar dengan gaji minim. “Kami tidak menuntut apa pun ke Pemkab. Kalau anggaran terbatas, saya sebagai ketua siap tidak menerima apa pun dari kabupaten maupun daerah. Tapi kami mohon diperhatikan,” katanya.

Menurut Mafud, Dapodik menjadi kunci utama bagi guru untuk bisa mengakses berbagai program pendidikan. Ia mengaku siap tidak menerima insentif asal keberadaan mereka diakui melalui Dapodik.

“Kami sudah sowan ke dinas, ke Bu Plt Bupati Lisdyarita, katanya belanja pegawai sudah lebih. Kalau itu, kami siap tidak menerima insentif,” tutur dia.

Dapodik Dikunci karena Belanja Pegawai Pengurus Forum GTT Ponorogo, Esti Setyaningrum, meminta pemerintah daerah membuka kembali akses Dapodik bagi guru honorer. Menurut dia, sejumlah daerah lain masih sempat memasukkan guru honorer ke Dapodik hingga 2024.

“Kalau alasannya dari kementerian ditutup, kami selaku pengurus sudah pernah komunikasi dengan orang kementerian bahwa Dapodik itu kebijakan daerah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo, Nurhadi Hanuri, mengakui masih banyak guru honorer di Ponorogo yang belum masuk Dapodik. Namun, Kemendikdasmen saat ini mengunci Dapodik karena membengkaknya belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang saat ini sudah mencapai 37 persen.

“Dapodik itu jadi salah satu filter. Kalau dibuka akan ada peluang penambahan tenaga, nanti bermasalah pada belanja pegawai kita,” jelasnya. Nurhadi mengakui kebutuhan guru di sekolah terus meningkat karena banyak tenaga pendidik memasuki masa pensiun, sementara proses belajar mengajar tidak boleh kosong.

Ia mengaku belum bisa memastikan kapan akses Dapodik kembali dibuka karena masih menunggu kondisi keuangan daerah. “Kalau belanja pegawai tidak bisa ditekan menjadi 30 persen, akan berpengaruh pada dana transfer yang diterima daerah,” katanya. (*/red)