SR,Surabaya – Tubuhnya hanya terasa lemas. Tidak ada batuk berkepanjangan, tidak sesak napas, apalagi muntah darah seperti yang sering dibayangkan orang tentang tuberkulosis. Namun pada Agustus 2024, Wiratmoko, warga Kelurahan Sawunggaling, Surabaya justru menerima vonis yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya: tuberkulosis resistan obat (TBRO).

“Gejala yang saya rasakan waktu itu badan lemas sekali. Tapi rasanya tidak seperti orang-orang yang biasanya divonis TB yang mengalami batuk, sesak napas, bahkan bisa sampai muntah darah dan lain-lain. Saya tidak mengalami itu,” kenang Wiratmoko saat ditemui Super Radio pada Minggu (15/3/2026).

Di usia 55 tahun, Wiratmoko harus menjalani pengobatan jauh lebih panjang dibandingkan pasien TB pada umumnya. Jika pengobatan TB biasa berlangsung sekitar enam bulan, ia harus menjalani terapi selama 18 bulan, dimulai sejak Agustus 2024. Selama masa pengobatan itu, ia juga sempat dua kali menjalani rawat inap di rumah sakit.

“Saya pernah rawat inap selama 14 hari, tapi dua kali. Jadi setelah 14 hari saya pulang, sekitar dua minggu kemudian kondisi saya drop lagi dan harus dirawat kembali selama 14 hari. Jadi totalnya hampir satu bulan,” tutur lelaki yang berprofesi sebagai videografer ini.

Perjalanan pengobatan itu tidak mudah. Setelah menjalani perawatan intensif, pemulihan harus dilalui secara perlahan. Bahkan setelah keluar dari ruang rawat inap, ia masih harus menjalani terapi obat setiap hari dengan disiplin.

“Selama 18 bulan pengobatan, saya diwajibkan minum satu paket obat. Isinya kurang lebih delapan butir tablet yang harus dikonsumsi setiap hari, ditambah vitamin juga. Minumnya sehari satu kali,” ulasnya.

Namun di tengah proses panjang tersebut, Wiratmoko memilih menerima penyakitnya dengan lapang. Baginya, sakit bukanlah sesuatu yang harus disesali atau disalahkan kepada siapa pun.

“Kalau untuk perasaan syok sebenarnya tidak. Karena kalau sakit itu kan ada yang memberi. Jadi saya terima saja. Menurut saya kalau kita sakit tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Semua sudah diatur oleh Tuhan, dan pasti ada tujuan kenapa kita harus mengalami sakit seperti ini,” ungkapnya.

Selama menjalani perawatan di rumah sakit, Wiratmoko juga merasakan perhatian yang menurutnya begitu besar dari para tenaga kesehatan. Selain dokter yang menangani penyakitnya, beberapa tenaga medis dari poli lain juga turut memberikan pendampingan, mulai dari fisioterapi hingga dukungan kesehatan mental agar pasien tetap kuat menjalani masa pengobatan yang panjang.

Perjuangan itu akhirnya membuahkan hasil. Setelah melalui proses pengobatan yang tidak singkat, pada Februari 2026 Wiratmoko dinyatakan sembuh oleh dokter di RSUD Dr. Soetomo.

Kini, sebagai penyintas, Wiratmoko percaya bahwa disiplin menjalani pengobatan menjadi kunci penting dalam melawan tuberkulosis.

“Saya tidak tahu ya apakah ada yang benar-benar tidak sembuh. Tapi menurut saya, kalau kita menuruti aturan rumah sakit, mematuhi jadwal pengobatan dan rutin kontrol, harusnya kalau semua dijalani dengan baik dan memperhatikan masa pengobatan, pasti bisa sembuh,” tandasnya.

Peta Kasus TBC di Jawa Timur dan Surabaya

Kisah Wiratmoko hanyalah satu potret kecil dari persoalan tuberkulosis di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, Indonesia masih termasuk negara dengan beban kasus TBC tertinggi di dunia. Setiap tahun diperkirakan terdapat lebih dari satu juta kasus TBC di Indonesia, dengan angka kematian mencapai lebih dari 130 ribu jiwa per tahun.

Di tingkat provinsi, Jawa Timur menjadi salah satu wilayah dengan jumlah temuan kasus terbesar. Data Dinas Kesehatan Jawa Timur menunjukkan sepanjang 2024 terdapat lebih dari 90 ribu kasus TBC yang ditemukan dan diobati di berbagai kabupaten dan kota.

Sementara itu di Kota Surabaya, jumlah kasus yang terdeteksi juga masih cukup tinggi. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kota Surabaya, jumlah kasus TBC berada di kisaran sekitar 16 ribu kasus pada periode 2024 hingga awal 2025.

Kerja Sunyi Kader Pendamping

Di balik upaya Surabaya menekan angka tuberkulosis, ada kerja sunyi para pendamping pasien yang setiap hari berkeliling memastikan pasien tidak berhenti minum obat.

Salah satunya Siti Rofiah, warga Surabaya berusia 51 tahun yang telah lebih dari satu dekade menjadi pendamping pasien TBC. Ia tergabung dalam Yayasan Bhanu Yasa Sejahtera (Yabhysa), organisasi non-profit yang menaungi ratusan kader yang bekerja sama dengan puskesmas di berbagai wilayah kota.

Sebagai pendamping, Rofiah tidak hanya memberi penyuluhan, tetapi juga memantau langsung proses pengobatan pasien, baik TBC sensitif obat (TBC SO) maupun TBC resisten obat (TBC RO).

“Nomor satu kita harus memberikan support kepada pasien supaya rutin minum obat dan tidak telat. Kita juga memberi motivasi mental agar mereka tidak merasa sendirian atau dikucilkan,” ujarnya ketika dijumpai Super Radio.

Saat ini ia mendampingi beberapa pasien sekaligus. Dalam praktiknya, satu pasien bisa membutuhkan perhatian selama berbulan-bulan, bahkan hingga lebih dari setahun, terutama untuk kasus TBC resisten obat. Pendampingan dilakukan dengan berbagai cara antara lain kunjungan rumah, pemantauan lewat telefon, hingga membantu pasien jika harus dirujuk ke rumah sakit.

“Kalau ada keluhan efek obat, misalnya sesak atau reaksi yang berat, kita laporkan ke petugas kesehatan supaya bisa dievaluasi,” kata salah satu anggota Kader Surabaya Hebat (KSH) di lingkungan Kelurahan Ngagel ini.

Dalam kondisi tertentu, pendamping bahkan harus turun langsung membantu pasien yang mengalami kondisi darurat. Pernah ada pasien TBC RO yang tiba-tiba drop. Rofiah langsung mendampingi ke UGD RSUD Dr. Soetomo untuk membantu proses administrasi dan pengobatannya.

Namun pekerjaan ini tidak selalu mudah. Rofiah mengaku kerap menghadapi penolakan dari pasien maupun keluarga pasien. “Ada juga keluarga yang marah ketika anggota keluarganya dinyatakan positif TBC setelah pemeriksaan. Padahal justru dengan tes itu penyakitnya bisa diketahui lebih awal dan diobati,” tuturnya.

Meski begitu, Rofiah memilih melihat pekerjaannya sebagai bentuk pengabdian. Ketika banyak orang takut tertular TBC, dia menganggap tugas pendampingan itu sebagai ibadah. Kerja para pendamping seperti Siti Rofiah menjadi bagian penting dalam strategi Kota Surabaya menuju target Zero TBC 2030.

DPRD: Sosialisasi dan Kesadaran Masyarakat Harus Diperkuat

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am menilai pemerintah kota sebenarnya telah memiliki landasan kebijakan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 117 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Namun menurutnya, tantangan terbesar saat ini masih terletak pada kesadaran masyarakat.

“Program yang sudah dibuat pemerintah kota perlu disosialisasikan secara lebih masif. Apalagi kasus TBC banyak ditemukan di wilayah dengan permukiman padat penduduk,” ujarnya.

Ia menjelaskan pemerintah kota telah menjalankan sejumlah strategi, mulai dari skrining massal, pendekatan berbasis komunitas, pendampingan pasien, hingga edukasi untuk menghapus stigma terhadap penderita TBC. Menurut legislator yang diusung PDI Perjuangan ini, stigma masih menjadi hambatan serius dalam penanganan penyakit ini.

“Masih ada masyarakat yang memilih menyembunyikan penyakitnya karena takut dijauhi lingkungan. Padahal kalau tidak ditangani dengan baik, justru berpotensi menularkan kepada anggota keluarga maupun lingkungan sekitar,” kata Abdul Ghoni melalui ponsel.

Ia menambahkan keberadaan Kader Surabaya Hebat (KSH) yang jumlahnya mencapai 27.000 orang sebenarnya dapat menjadi kekuatan besar dalam upaya edukasi di masyarakat. Mereka bisa membantu memberikan edukasi sekaligus mendorong warga yang terpapar untuk segera memeriksakan diri dan menjalani pengobatan

Komisi D DPRD Surabaya juga mendorong evaluasi berkala terhadap sebaran kasus TBC di Surabaya agar penanganan bisa lebih tepat sasaran. Menurutnya, penanganan TBC tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. “Seluruh elemen masyarakat harus ikut terlibat, mulai dari lingkungan RT, RW, kader kesehatan hingga kelompok pemuda. Dengan keterlibatan bersama, kita berharap angka TBC di Surabaya bisa terus ditekan,” pungkasnya.

Imunolog Unair

Pemerintah menargetkan eliminasi TBC pada tahun 2030 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

Namun menurut Dr. Ari Baskoro, Sp.PD, K-AI, FINASIM, pakar imunologi klinis Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, upaya mitigasi tuberkulosis ini tidaklah sederhana.

“Persoalan tuberkulosis itu kompleks. Yang tercatat dalam sistem kesehatan sebenarnya hanya bagian kecil dari keseluruhan kasus di masyarakat. Dalam epidemiologi, kita mengenal istilah fenomena gunung es. Yang terlihat di permukaan itu hanya sebagian kecil,” runut penulis buku Serial Kajian COVID-19 ini.

Tatkala diwawancarai, Dokter Ari Baskoro menjelaskan, jumlah penderita yang tercatat sering kali jauh lebih sedikit dibandingkan kasus yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Kalau yang tercatat satu kasus, bisa jadi di masyarakat sebenarnya ada sepuluh kasus. Artinya, data yang ada itu mungkin hanya sekitar 10 persen dari kasus yang sebenarnya. “Karena itu, deteksi aktif menjadi sangat penting dalam upaya pengendalian penyakit ini,” tuturnya.

Menurut Ari Baskoro, tingginya angka kasus TBC di Surabaya tidak selalu berarti situasinya lebih buruk dibanding daerah lain. Sebaliknya, hal itu bisa menunjukkan bahwa sistem deteksi di kota tersebut berjalan aktif. Ditambahkannya, menilai persoalan TBC tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat. Sekitar 65 persen kasus TBC beririsan dengan faktor kemiskinan. Kondisi ekonomi memengaruhi banyak aspek, mulai dari kualitas hunian hingga kecukupan gizi. “Bukan berarti orang kaya tidak bisa kena TBC, bisa saja. Tapi memang secara statistik, banyak kasus beririsan dengan problem kemiskinan,” jelasnya.

Selain itu, tingkat pendidikan juga memengaruhi keberhasilan pengobatan. Pengobatan TBC membutuhkan pemahaman dan kedisiplinan tinggi karena pasien harus rutin mengonsumsi obat dalam jangka waktu lama. Pasien harus patuh minum obat minimal enam sampai sembilan bulan. “Persoalannya, banyak yang berhenti di tengah jalan karena merasa sudah sembuh ketika gejalanya berkurang,” ungkap Ari Baskoro. “Penghentian pengobatan sebelum waktunya justru berbahaya, ada risiko menjadi TB resisten obat. Kalau sudah resisten, pengobatannya bisa sampai dua tahun dan jauh lebih sulit,” imbuhnya.

Pemerintah Kota Surabaya sendiri telah memiliki Peraturan Wali Kota tentang pengendalian TBC. Namun menurut Dr. Ari Baskoro, implementasinya tetap menghadapi dilema. Di satu sisi, pasien yang tidak menjalani pengobatan bisa menjadi sumber penularan. Namun di sisi lain, pendekatan hukum yang terlalu keras juga berpotensi menimbulkan persoalan hak asasi.

“Kalau hanya mengandalkan sanksi juga tidak mudah. Karena itu menurut saya perlu keseimbangan antara edukasi, motivasi, dan mungkin juga reward bagi pasien yang patuh berobat,” jelasnya.

Ditambahkan Ari Baskoro, apalagi ternyata tidak semua penderita TBC langsung menunjukkan gejala yang jelas. Dalam dunia medis dikenal istilah tuberkulosis laten, yaitu kondisi ketika bakteri sudah berada di dalam tubuh tetapi belum menimbulkan gejala.

“Pada fase laten, seseorang bisa saja tidak merasakan gejala apa pun. Tidak batuk, tidak demam, tidak seperti yang biasanya kita kenal. Kalau sistem imun melemah, kuman bisa menjadi dominan dan berkembang menjadi TB aktif,” paparnya.

Kelompok yang paling berisiko mengalami TB aktif, kata Dokter Ari, adalah orang dengan HIV/AIDS. “Risikonya bisa 20 sampai 30 kali lipat dibanding orang tanpa HIV,” ucapnya.

Selain persoalan medis, stigma sosial juga menjadi tantangan besar dalam penanganan TBC.

“Di masyarakat masih ada stigma. Kalau seseorang diketahui TB, kadang dianggap menakutkan dan dijauhi. Ini membuat sebagian pasien tidak terbuka. Padahal harapan sembuh itu sangat besar, asalkan pasien patuh menjalani pengobatan,” tegasnya. (giy/red)

Tags: Cara sembuh dari TBC, Data kasus TBC Jawa Timur, Eliminasi Tuberkulosis 2030, Gejala TBC, Kader Surabaya Hebat (KSH), Penyintas TBC Surabaya, Resistan Obat (TBRO), RO Stigma penyakit Tuberkulosis, Rsud Dr soetomo, TBC, TBC Surabaya