SR, Surabaya – Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Utama (FSPU) Jawa Timur menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur pada Kamis, 25 Juni 2026. Mereka menyuarakan kekhawatiran mendalam akan  nasib mereka terkait kondisi ekonomi nasional yang kian terpuruk akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Ketua FSPU Jawa Timur, Andika, mengungkapkan bahwa gelombang PHK sudah mulai dirasakan oleh para pekerja di sentra industri seperti Pasuruan, Mojokerto, dan Jombang. Ia mendesak pemerintah untuk meniru langkah negara tetangga seperti Vietnam yang berani memberikan pembebasan pajak demi menarik dan mempertahankan investor.

“Pemerintah seharusnya berikan stimulus pajak pada perusahaan-perusahaan sampai kondisi ekonomi kita membaik. Dengan itu investor pasti masuk,” tegas Andika di hadapan para wakil rakyat.

Lebih lanjut, Andika menyoroti ketergantungan industri pangan terhadap bahan baku impor yang kini harganya melonjak drastis akibat kurs dolar. Ia mencontohkan harga kedelai yang meroket sehingga memukul pengusaha kecil dan buruh secara bersamaan . “Kedelai kita dari Amerika ini. Kita  ternyata terdampak dolar, dari Sabang sampai Merauke,” tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, perwakilan Buruh Sidoarjo, Kam, memberikan peringatan keras bahwa kondisi ini hanyalah awal dari krisis yang lebih besar jika tidak segera diantisipasi. Ia menyebutkan bahwa tanda-tanda pengurangan tenaga kerja secara besar-besaran sudah terlihat nyata di lapangan.  “Di Jawa Timur ini akan ada rencana PHK besar. Ayo, masyarakat jangan dibodoh-bodohi lagi dengan janji palsu,” cetus Kam dalam orasinya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota Komisi E DPRD Jatim, Hari Yulianto membenarkan bahwa situasi internasional saat ini sangat tidak menguntungkan bagi stabilitas ekonomi dalam negeri. Ia mengonfirmasi bahwa nilai tukar rupiah yang terus bergulir hampir menyentuh Rp18.000 akan mengakibatkan kesulitan luar biasa bagi perusahaan .

“Jika itu terjadi, ini adalah efek domino yang luar biasa. Yang pertama pasti akan terjadi PHK massal karena pabrik itu otomatis adalah jantung ekonomi,” kata politisi yang disapa dengan sebutan Keceng.

Hari menjelaskan bahwa dampak penutupan pabrik tidak hanya menyasar buruh, tetapi juga mematikan ekosistem ekonomi kerakyatan di sekitarnya.  Begitu ada pabrik tutup, kantin dan UMKM yang mendukung pola kehidupan masyarakat setempat juga pasti akan terdampak. Untuk itu, Hari berjanji akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait pada Senin mendatang untuk mencari solusi atas keresahan para buruh tersebut.

Kenaikan PPh Tak Manusiawi

Dalam dialog, Kam, wakil buruh dari Sidoarjo mengkritik penerapan  PP No. 20 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh). Ia menilai kebijakan itu mengancam keberlangsungan usaha kecil melalui kenaikan pajak yang drastis di tengah kondisi ekonomi yang sedang lesu.

Ia mengemukakan awalnya PP yang lama itu mengenakan pajak PPh 0,5 persen kepada koperasi dan UMKM, namun PP yang baru memungkinkan PPh menjadi fix setelah 3 sampai 7 tahun apabila tidak dirubah itu menjadi 22 persen. “Ini kenaikan pajak yang sangat tidak manusiawi bagi para pengusaha kecil yang sedang berjuang bertahan hidup,” kritiknya.

Merespons aspirasi tersebut, Anggota Komisi D DPRD Jatim, Diana Amaliyah Verawatiningsih (Diana Sasa), menyatakan keprihatinan mendalam atas kebijakan penaikan pajak yang dirasa mendadak. Ia menilai waktu pemberlakuan aturan tersebut sangat tidak tepat mengingat tekanan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat.

“Yang agak mengejutkan memang kebijakan penaikan pajak untuk UMKM ini. Kebijakan yang agak mengejutkan karena di saat situasi kita lagi berat ini seharusnya semua mencoba diringankan dan bisa berjalan dengan baik,” ungkap Diana Sasa.

Pertemuan wakil buruh dan wakil DPRD Jatim berakhir pukul 13.30 WIB menghasilkan kesepakatan bahwa DPRD Jatim akan mengoordinasikan keluhan ini ke tingkat pusat dan dinas terkait. Legislator PDI Perjuangan berjanji akan terus mengawal agar kebijakan pajak tidak justru mematikan sektor ekonomi kerakyatan seperti UMKM dan industri manufaktur yang menjadi tumpuan hidup jutaan buruh di Jawa Timur. (js/red)

 

Tags: ancaman phk massal, buruh demo, fspu, kurs rupiah lemah, superradio.id