Perang narasi di era digital menguji peran media dan ketahanan nalar publik di tengah gelombang disinformasi global.

SR, Surabaya – Arus informasi kini bergerak lebih cepat dari kemampuan publik untuk memverifikasinya. Di tengah konflik global terutama memanasnya situasi di Timur Tengah, ruang digital dipenuhi potongan narasi yang saling berebut kebenaran. Momentum Hari Cek Fakta Internasional pada awal April seolah mengingatkan bahwa yang dipertaruhkan hari ini bukan sekadar informasi, melainkan nalar publik itu sendiri.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Surabaya, Andre Yuris, menilai media, termasuk media mainstream, tidak sepenuhnya imun dari jebakan tersebut. Dalam beberapa kasus, media masih mengandalkan sumber yang terlihat kredibel, seperti pemerintah dari negara-negara yang berkonflik, tanpa mempertimbangkan bahwa dalam situasi perang, setiap negara memainkan perang informasi.

“Dalam konteks konflik, semua pihak punya kepentingan mempengaruhi opini publik melalui narasi. Media tidak bisa menelan mentah-mentah, bahkan jika sumbernya resmi,” ujar Andre.

Ia menambahkan, dalam situasi yang sangat terpolarisasi, publik cenderung mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinannya. Hal ini menjadi celah yang kerap dimanfaatkan dalam penyebaran disinformasi.

Lebih dari Sekadar Cek Fakta

Menurut Andre yang juga aktif sebagai trainer cek fakta untuk kalangan jurnalis ini, peran media tidak cukup hanya melakukan cek fakta atau melabeli informasi sebagai hoaks. Lebih dari itu, media perlu memberikan konteks yang utuh agar publik memahami bagaimana sebuah informasi diproduksi, terutama dalam situasi konflik.

“Media harus menjelaskan bahwa dalam perang, ada operasi pengaruh melalui informasi. Ini penting agar publik tidak terjebak pada pemahaman yang keliru,” katanya.

Fenomena ini diperparah dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligent/AI) yang memungkinkan produksi konten manipulatif semakin sulit dikenali. Video propaganda yang menggabungkan potongan film dengan rekaman nyata, misalnya, dapat dengan mudah mengecoh publik jika tidak disertai literasi yang memadai.

Dalam konteks ini, Andre mengingatkan media agar tidak terjebak pada logika riding the waves atau sekadar mengikuti isu yang sedang viral demi meningkatkan engagement (daya jangkau).

“Boleh mengikuti tren, tapi tanggung jawab verifikasi tidak boleh ditinggalkan. Media mainstream tidak boleh larut dalam arus dan justru ikut menyebarkan informasi keliru,” tegasnya.

Ia juga mendorong pendekatan jurnalistik yang lebih mendalam melalui content explainer (penjelas konten). Alih-alih sekadar menyatakan benar atau salah, media diharapkan mampu menjelaskan konteks di balik sebuah isu.

“Misalnya, bukan hanya memverifikasi hoaks, tapi menjelaskan kenapa Selat Hormuz penting bagi perdagangan minyak global. Itu jauh lebih edukatif,” tambahnya.

Tantangan Verifikasi di Era Platform Digital

Di sisi lain, Andre Yuris menyoroti tantangan verifikasi di berbagai platform digital. TikTok, misalnya, dinilai sebagai platform yang paling sulit diverifikasi karena format video pendek, kecepatan penyebaran, serta maraknya konten berbasis AI.

“Di TikTok, konten menyebar sangat cepat dan sering kali sulit dilacak. Ini menjadi tantangan besar bagi pemeriksa fakta,” jelasnya.

Sementara itu, platform seperti X (dulu Twitter) memiliki fitur “Community Notes” yang memungkinkan pengguna saling mengoreksi informasi, meski tetap memiliki potensi bias. Adapun Facebook dan TikTok dinilai memiliki keterbatasan dalam kolaborasi dengan pemeriksa fakta independen.

Polarisasi dan Dampak Sosial

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Eri Irawan, melihat gelombang disinformasi sebagai fenomena yang telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir dan semakin memperburuk polarisasi sosial.

“Berita palsu bukan hanya menyesatkan, tapi juga memicu emosi dan membelah masyarakat. Framing yang berlebihan membuat publik terjebak dalam konflik yang tidak perlu,” ujar pria yang dulunya berprofesi sebagai wartawan ini.

Eri menilai, meski media mainstream relatif masih menjaga standar verifikasi, ruang digital tetap dipenuhi oleh akun-akun non-media yang tidak menjalankan fungsi jurnalistik namun aktif menyebarkan informasi, termasuk hoaks.

Menghadapi situasi tersebut, Eri Irawan menekankan pentingnya peran masyarakat sebagai konsumen informasi. Ia mengingatkan agar publik tidak hanya membaca judul, tetapi juga memeriksa isi dan sumber informasi.

“Banyak judul yang tidak sesuai isi. Ini jebakan clickbait yang membuat orang salah paham,” katanya.

Ia juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan platform cek fakta seperti Cek Fakta dan forum yang dimiliki Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), serta menahan diri untuk tidak langsung menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

“Saring sebelum sharing itu kunci. Jangan sampai kita ikut menjadi bagian dari penyebaran hoaks,” tegasnya.

Literasi dan Tanggung Jawab Kolektif

Di internal PDI Perjuangan, Eri Irawan menyebut edukasi literasi digital terus dilakukan kepada seluruh kader, dari tingkat atas hingga akar rumput. Hal ini penting, mengingat partainya juga kerap menjadi sasaran disinformasi.

“Kami tidak boleh membalas hoaks dengan hoaks. Melawan disinformasi harus dengan informasi yang benar,” ujarnya.

Ia menambahkan, upaya melawan hoaks dilakukan secara organik oleh kader tanpa menggunakan sistem buzzer. Gerakan kolektif ini dinilai lebih sehat dalam membangun ekosistem informasi yang kredibel.

Menjaga Nalar Publik di Tengah Banjir Informasi

Di tengah kompleksitas lanskap informasi saat ini, baik Andre maupun Eri sepakat bahwa tantangan terbesar bukan hanya pada produksi informasi, tetapi juga pada bagaimana publik dan media memaknainya.

Ketika informasi semakin melimpah dan teknologi semakin canggih, kemampuan untuk berpikir kritis, memverifikasi, dan memahami konteks menjadi kunci agar masyarakat tidak terjebak dalam pusaran disinformasi yang kian masif. (giy/red)

 

Tags: aji surabaya, banjir informasi, hoaks, pdip, superradio.id