SR, Surabaya – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur mulai memetakan tantangan berat yang akan dihadapi provinsi ini pada tahun anggaran 2027. Di tengah ancaman kontraksi fiskal yang diprediksi berlangsung selama tiga tahun berturut-turut, legislatif menekankan bahwa Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD bukan sekadar usulan politis, melainkan instrumen vital untuk menyelamatkan aspirasi masyarakat bawah. Hal ini menjadi krusial mengingat adanya tujuh isu strategis yang mendesak, mulai dari kemiskinan ekstrem hingga angka kematian ibu yang masih memprihatinkan.

Juru bicara Badan Anggaran DPRD Jatim, Y. Ristu Nugroho, ST, menegaskan bahwa penyampaian Pokir kepada Pemerintah Provinsi merupakan mandat hukum yang sangat kuat. Ia menolak anggapan bahwa usulan dewan hanyalah daftar keinginan tambahan yang membebani anggaran.

“Ini menempatkan pokok (pikiran) sebagai tugas konstitusional badan anggaran, bukan sekadar kewenangan yang bersifat opsional,”ujar Ristu saat membacakan rekomendasi di hadapan sidang paripurna Kamis(25/6/2026). Menurutnya, Pokir adalah perwujudan dari sumpah janji 120 anggota dewan untuk memperjuangkan kebutuhan 41,3 juta rakyat Jawa Timur.

Kekhawatiran legislatif didasarkan pada analisis mendalam mengenai kondisi keuangan daerah yang sedang tidak stabil. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat tren penurunan kapasitas belanja daerah yang harus segera direspons dengan strategi konsolidasi fiskal yang cerdas. DPRD merekomendasikan agar pemerintah provinsi tidak hanya bergantung pada dana pusat, tetapi mulai memaksimalkan potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan yang selama ini dinilai belum optimal.

Selain masalah pendapatan, DPRD juga menyoroti komposisi belanja operasional yang sangat mendominasi, mencapai 72,3 persen dari total belanja tahun 2025. Kondisi ini menyebabkan ruang fiskal untuk pembangunan langsung ke masyarakat menjadi sangat sempit. Ristu Nugroho mengingatkan bahwa di tengah keterbatasan ini, program yang diusulkan melalui Pokir harus menjadi prioritas karena menyentuh langsung kelompok sasaran yang selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono menekankan pentingnya sinergi anggaran agar tidak terjadi tumpang tindih antara program provinsi dan kebutuhan di tingkat desa atau kabupaten. Ia melihat bahwa keresahan akan berkurangnya anggaran kini dirasakan secara nasional.

“Kita ingin mensinergikan itu agar bagaimana kemudian supporting di kabupaten, desa, ataupun provinsi juga ada anggaran tambahan program lain yang memang sekarang sudah mulai berkurang,” jelas Deni . Sinergi ini dianggap sebagai kunci agar pelayanan publik tetap berjalan meski anggaran terbatas.

Deni menambahkan bahwa keberadaan Pokir justru berfungsi untuk memperkuat program-program prioritas yang telah dicanangkan oleh Gubernur. Ia memastikan bahwa usulan yang dibawa oleh anggota dewan telah melalui proses verifikasi digital yang ketat sehingga tidak akan melenceng dari visi pembangunan Jawa Timur.

“Pokok-pokok pikiran DPRD juga bisa menunjang… sehingga apa yang dicita-citakan oleh pemerintah provinsi program-programnya bisa berjalan dengan baik dengan tambahan aspirasi yang ditangkap dari masukan masyarakat,” imbuhnya.

Sebagai langkah nyata untuk menjamin akuntabilitas, DPRD Jatim menuntut transparansi penuh dari pemerintah provinsi dalam pengelolaan usulan ini. Mereka mendesak agar diberikan hak akses langsung secara real-time ke sistem digital pemerintahan (SIPD) agar bisa memantau perkembangan program setiap saat. Pengawasan ini dianggap penting agar setiap rupiah yang diusulkan melalui Pokir benar-benar sampai ke tangan lembaga atau kelompok masyarakat yang membutuhkan, tanpa adanya hambatan administrasi yang berbelit.

Naskah rekomendasi ini ditutup dengan pengingat emosional bahwa setiap keputusan anggaran akan berdampak langsung pada kehidupan nyata warga di pelosok Jawa Timur. Ristu Nugroho menegaskan bahwa setiap angka dalam dokumen negara tersebut memiliki “wajah” yang harus diperjuangkan.

“Di balik setiap angka dan rekomendasi yang kami bacakan terdapat wajah-wajah nyata. Seorang ibu di Sampang yang masih kesulitan melahirkan, seorang anak petani di Bondowoso yang bermimpi pendidikan berkualitas,” pungkasnya di akhir laporan. (js/red)

Tags: Aspirasi rakyat, Dprd jatim, krisis ekonomi, pokir, superradio.id, usulan proyek