Surat Dicabut, Salat Ied di Masjid Al Akbar Surabaya Batal

Yovie Wicaksono - 18 May 2020
Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Foto : (lovesuroboyo)

SR, Surabaya – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur Heru Tjahjono mengatakan, pihaknya mencabut surat bernomor 451/7809/012/2020, tertanggal 14 Mei 2020 tentang Imbauan Kaifiat Takbir dan Salat Idulfitri yang ditujukan kepada Ketua Badan Pelaksana Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

Keputusan tersebut diambil setelah pihaknya menggelar rapat bersama Kepala Biro Kessos, Kepala Biro Hukum, Imam Besar Masjid Al-Akbar Surabaya Prof Dr KH M Ridwan Nasir, Ketua Badan Pengelola Masjid Al-Akbar Dr KH Soedjak, Bidang Tarbiyah Dr Hasan Ubaidillah, Dr M Koderi, KH Muhibbin Zuhri dan Humas Helmy, pada Senin (18/5/2020) siang.

“Maka dengan hasil rapat tadi, kami mencabut surat nomor 451/7809/012/2020 tertanggal 14 Mei 2020 itu. Kami nyatakan surat itu telah ditinjau kembali dan tidak berlaku,” tegas Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (18/5/2020) petang.

Dengan dicabutnya surat tersebut, maka pelaksanaan Salat Idulfitri di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dibatalkan. Hal tersebut dikarenakan belum adanya penurunan angka penularan Covid-19 di Surabaya dan menghindari pro kontra di tengah masyarakat serta bias dalam implementasinya.

Sebelumnya, Surat Sekdaprov Jatim yang membolehkan Salat Idulfitri di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya mendadak viral di media sosial sejak Jumat (15/5/2020), dan menimbulkan pro kontra di masyarakat.

Dalam surat tersebut menyatakan, Salat Idulfitri, Takbir, Tahmid, Tasbih, serta aktivitas ibadah lainnya sebagai Ibadah di Bulan Ramadan boleh dilaksanakan berjamaah dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Hal tersebut disesuaikan dan memperhatikan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2020, tanggal 13 Mei 2020 tentang Panduan Kaifiat (Tata Cara) dan Salat Idulfitri Saat Pandemi Covid-19.

Ada beberapa syarat yang disebutkan berkaitan pelaksanaan protokol kesehatan Salat Idulfitri secara berjamaah di kawasan Covid-19, baik di tanah lapang, masjid, musala, rumah, atau di tempat lain. Yakni, memperpendek bacaan salat dan pelaksanaan khutbah, melakukan cuci tangan dengan sabun serta air mengalir, menggunakan masker, pengecekan suhu badan dan pengaturan shaf serta jaga jarak 1,5 meter hingga 2 meter.

“Sebagai contoh, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Jadi, mulai masuk sudah dipisah, antreannya sudah diarahkan jarak 1,5-2 meter. Sandal tidak boleh di luar, harus dibawa masuk. Karena proses pengambilan sandal usai salat itu biasanya berjubel. Kresek atau kantong plastiknya kami siapkan. Terus pulangnya diarahkan ada pembatasnya. Jadi, langsung pulang. Terus khutbahnya tidak panjang,” ujar Heru ketika itu.

Menanggapi surat tersebut, Koordinator Jaringan Islam Antidiskriminasi (JIAD), Aan Anshori mengatakan, hukum salat hari raya tidaklah wajib. Sedangkan melindungi nyawa masyarakat (hifdz nafs) dari penyakit, bagi pemerintah dan ulama, adalah wajib.

“Kebijakan ini sangat beresiko akan menambah jumlah korban mengingat kerumunan dalam jumlah besar tidak akan terelakkan. Apalagi Surabaya merupakan daerah berstatus merah,” ujar Aan.

Sementara itu, Sekretaris MUI Jatim, Ainul Yaqin sebelumnya mengapresiasi kebijakan tersebut, karena menurutnya bagaimanapun juga kegiatan ibadah adalah bagian dari hak dasar masyarakat yang perlu dilindungi. Tentu harus diimbangi dengan sikap yang konsekuen, yaitu sikap kedisiplinan untuk menegakkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.