SR, Surabaya – Fraksi PDI Perjuangan menegaskan komitmen menjalankan fungsi pengawasan terhadap tata kelola keuangan daerah. Untuk itu Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya transformasi orientasi APBD 2025 agar tidak sekadar terjebak pada rutinitas administratif, pemenuhan formalitas anggaran, melainkan memberikan dampak nyata dan terukur bagi 42 juta penduduk Jawa Timur.

Sinyalemen FPDI itu merespons Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak yang menyampaikan laporan dalam rapat paripurna DPRD Jatim bahwa penggunaan APBP Jawa Timur telah terserap untuk belanja 94 persen dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tembus di angka Rp3,38 triliun.

“Bagi kami, orientasi APBP Jawa Timur 2025 tidak boleh lagi terjebak pada budget absorption (serapan anggaran) semata sebagai ukuran keberhasilan. Penyerapan hanyalah instrumen, bukan tujuan akhir. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah outcome; sejauh mana korelasi nyata antara pelaksanaan APBD dengan penurunan angka kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat Jawa Timur,” tegas Yordan M. Batara Goa, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim kepada superradio.id

Senada dengan hal itu, Hari Yulianto, anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan, menyoroti urgensi pemerataan kualitas pelaksanaan anggaran agar tidak bersifat sentralistik. Ia menuntut agar sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar menjadi prioritas utama yang harus dirasakan manfaatnya hingga ke pelosok daerah. Menurutnya, PDI Perjuangan akan terus mengawal agar setiap rupiah APBD yang dialokasikan benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

“Jawaban Gubernur telah kita terima, namun bagi Fraksi PDI Perjuangan, narasi kesejahteraan rakyat dalam Perda APBD tidak boleh berhenti sebagai dokumen formalitas. Masyarakat Jawa Timur membutuhkan hasil kerja nyata yang menyentuh keseharian mereka, bukan sekadar angka yang habis untuk kegiatan seremonial yang tidak produktif,” tutur Hari Yulianto dengan lugas.

Melalui sikap tegas dalam rapat paripurna ini, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim kembali menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa arah kebijakan keuangan daerah tetap konsisten berada pada jalur yang berorientasi pada kepentingan publik, inklusivitas, dan keadilan sosial. (js/red)

 

Tags: apbp jatim, emil dardak, serapan belanja, silpa, superradio.id