UMK 5 Wilayah Jatim Hanya Naik Rp 150ribu, Buruh Siap Gugat Gubernur

Yovie Wicaksono - 8 December 2022
May Day, Buruh Deklarasi Partai. Foto : (Super Radio/Hamidiah Kurnia)

SR, Surabaya – Putusan kenaikan UMK Jatim yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023 mengundang kritik dari banyak pihak, salah satunya Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa Timur.

Sekretaris PERDA KSPI Provinsi Jawa Timur, Jazuli mengatakan, pihaknya mengecam kebijakan tersebut lantaran putusan yang dibuat semakin menyengsarakan buruh.

Setidaknya, kata Jazuli, ada 9 Kabupaten/Kota yang penetapan UMKnya dibawah rekomendasi Bupati/Wali Kota. Yakni Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Mojokerto dengan kenaikan hanya Rp. 150ribu, dan Kabupaten Malang, Kota Malang, Pasuruan, Batu yang mengalami kenaikan Rp. 200ribu.

“Di tengah naiknya harga kebutuhan pokok, naiknya harga BBM, serta masih dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, upah buruh malah digerus inflasi,” ujarnya, Kamis (8/12/2022).

Dan dari 9 Kab/Kota, persentase kenaikan UMK di 7 wilayah juga lebih rendah dari inflasi. “Ada 7 Kabupaten/Kota yang kenaikan UMKnya dibawah inflasi (inflasi Jatim YoY 6,80 persen), yaitu: Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, dan Kota Malang,” ucapnya.

Untuk itu pihaknya mendesak Gubernur Jatim segera merevisi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023 dan menetapkan ulang besaran kenaikan UMK tahun 2023 sebesar 10-13 persen.

“Kebijakan pengupahan Gubernur Khofifah ini memperpanjang catatan kelam rezim upah murah. Gubernur hanya berpihak kepada Kaum Pemodal untuk menggaet investor dengan mengeksploitasi keringat buruh melalui kebijakan upah murah,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua EXCO Partai Buruh Provinsi Jawa Timur itu.

Jika ini tidak ditanggapi, maka pihaknya melakukan mogok kerja massal hingga mempersiapkan gugatan hukum terhadap Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

“Kaum Buruh agar segera merapatkan barisan untuk mempersiapkan perlawanan sekuat-kuatnya dan sehormat-hormatnya dengan mengorganisir seluruh buruh khususnya di Ring 1 untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran hingga mogok kerja massal,” pungkasnya. (*/red)

Tags: , ,

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.