SR, Surabaya – Indonesia sering menggunakan semboyan Ki Hajar Dewantara “ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani”. Namun faktanya, seiring berkembangnya zaman kualitas pendidikan semakin mundur. Pendidikan karakter yang sudah dibibit lewat Taman Siswa seakan hilang.

Ajaran Ki Hajar Dewantara yang membentuk karakter siswa berakar pada budaya lokal dan menuntun anak membentuk karakter yang baik, beradab rasanya belum tercapai.

Terbukti kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak makin marak terjadi. Pada 30 November 2024, MAS, seorang remaja usia 14 tahun di Jakarta Selatan tega melukai ibu dan membunuh ayah serta neneknya karena dipaksa belajar. Selain itu, kasus pemerkosaan dan pembunuhan siswi SMP oleh anak usia 16 dan 13 tahun di Sumatra Selatan pada 1 September 2024. Ada lagi, siswa SMA di Demak membacok gurunya pada 25 september 2023 karena tidak puas pada nilai ujian yang didapat.

Lantas, bagaimanakah seharusnya karakter pendidikan yang dianut di Indonesia?

Integritas Pendidikan Indonesia masih Lemah

Pengamat Pendidikan Malang, Sirmadji mengatakan, saat ini sistem pendidikan Indonesia memang memiliki banyak PR besar. Jika mengacu pada Ki Hajar Dewantara, sepatutnya dalil “setiap orang adalah guru, setiap rumah adalah sekolah” tergambar nyata.

Namun faktanya berbeda. Dalam konteks kekinian, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang dilakukan oleh KPK menunjukkan, bahwa integritas pendidikan lemah: skor 69,5 indeks Korektif; lebih rendah dari 2023: skor 73,7 indeks Adaptif. Dan secara rinci ditemukan praktik menyontek pelajar di 78 persen sekolah dan mahasiswa di 98 persen Perguruan Tinggi.

“Dalil ini bukan sekadar seruan moral, melainkan sebuah pandangan filosofis yang revolusioner, pendidikan sebagai usaha kolektif terus-menerus, yang bermula dari kesadaran bahwa karakter dan integritas manusia dibentuk dalam jejaring sosial yang luas, bukan hanya di ruang kelas sekolah,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Lemahnya integritas dunia pendidikan, lanjutnya, tak hanya mempertaruhkan kualitas intelektual, tetapi juga masa depan bangsa Indonesia. Tegasnya berpotensi menghasilkan SDM berintegritas rendah dan rawan terseret korupsi yang nota bene akar masalah bangsa Indonesia.

Kolaborasi Tripusat Tidak Berjalan

Politikus senior itu menyebut, persoalan ini bukan hanya tentang guru bersama tenaga pendidikan lain dan sekolah semata, tetapi juga mencerminkan kegagalan struktural dalam kolaborasi tripusat pendidikan: keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Pertama, keluarga sebagai pusat pendidikan awal lemah daya bina nilai integritas sejak dini. Boleh jadi orang tua lebih utamakan prestasi akademik dibandingkan kejujuran dan ketekunan dalam proses pencapaian. Tanpa sadar keluarga ikut menyemai budaya pragmatisme: yang penting nilai tinggi, bukan bagaimana nilai itu diperoleh.

Kedua, sekolah sebagai pusat pendidikan formal belum sepenuhnya berhasil menanggulangi pengikisan nilai dan budaya integritas. Standarisasi ujian, sistem evaluasi yang hanya mengutamakan capaian kognitif, dan lemahnya keteladanan, menjadi lahan subur bagi normalisasi perilaku curang. Sekolah, yang seharusnya menjadi laboratorium pembentukan karakter, justru terkadang terjebak dalam logika angka semata.

Ketiga, masyarakat turut memperkuat bias nilai integritas. Budaya instan, glorifikasi keberhasilan tanpa mempertimbangkan proses. “Masih marak contoh ketidakjujuran dan praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme –Red) di ruang publik, serta lemahnya kontrol sosial dan penegakan hukum  membentuk iklim sosial yang permisif terhadap pelanggaran integritas,” jelasnya.

Perlu proses panjang mengatasi kemerosotan nilai integritas ini. Menurutnya, sinergi ini harus berjalan dalam kesadaran kolektif, bahwa membangun generasi berintegritas adalah upaya jangka panjang, memerlukan konsistensi, keteladanan, dan ekosistem yang sehat.

Tampilkan Semua