Algoritma media sosial, budaya komentar netizen, dan motif ekonomi berbasis vitalitas dinilai ikut mendorong objektifikasi perempuan di ruang digital. Akademisi, aktivis, hingga praktisi IT menyoroti perlunya perubahan sistem dan literasi digital.

SR, Surabaya – Di era media sosial, perjuangan perempuan tidak lagi hanya berlangsung di ruang-ruang fisik. Ia juga terjadi di layar ponsel, di antara video pendek yang berlomba menembus algoritma dan kolom komentar yang tak selalu ramah.

Di satu sisi, ruang digital membuka peluang bagi perempuan untuk berkarya, bersuara, bahkan membangun penghidupan. Namun di sisi lain, tubuh perempuan kerap dijadikan komoditas demi mengejar viralitas dan algoritma For Your Page (FYP).

Fenomena ini menjadi salah satu refleksi penting dalam momentum International Women’s Day (IWD) di setiap tanggal 8 Maret, ketika kesetaraan gender juga diuji dalam ekosistem digital yang digerakkan oleh logika perhatian dan angka keterlibatan.

Data Catatan Tahunan (Catahu) 2024 Komnas Perempuan mencatat 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2023 dari berbagai sumber pengaduan. Sebagian di antaranya terjadi di ruang siber melalui Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

KBGO adalah kekerasan yang terjadi di ruang digital dan menyasar seseorang karena identitas gendernya, terutama perempuan. Bentuknya dapat berupa pelecehan seksual di media sosial, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, doxxing atau penyebaran data pribadi, hingga manipulasi foto dan video menggunakan teknologi kecerdasan buatan seperti deepfake.

Ketika Viralitas Mengalahkan Martabat

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur sekaligus aktivis literasi perempuan, Diana Amaliyah Verawatiningsih, menilai eksploitasi perempuan di media sosial semakin terasa dalam beberapa tahun terakhir.

 

“Memang perjuangan perempuan hari ini selain di dunia nyata, juga berlangsung di ruang digital. Sayangnya, yang kita lihat justru semakin maraknya eksploitasi perempuan di media sosial demi mengejar algoritma FYP dan viralitas,” ujarnya.

Diana Sasa, sapaan akrabnya, mengaku memahami dinamika tersebut dari pengalamannya selama lebih dari dua tahun mencoba membangun penghasilan sebagai kreator TikTok. “Sungguh tidak mudah memenangkan atensi penonton dengan hal positif. Kita tahu masyarakat kita masih memiliki minat tinggi pada konten sensasional,” kata legislator di Komisi D DPRD Jawa Timur ini.

Menurut Sasa, tekanan algoritma dan persaingan perhatian sering mendorong kreator mengambil jalan pintas. “Dalam banyak kasus, perempuan didorong menjadi objek tontonan, tubuhnya dikomodifikasi, dan martabatnya dipertaruhkan demi angka view, like, dan gift digital,” tegasnya.

Standar Kecantikan yang Dibentuk Layar

Fenomena tersebut juga dirasakan oleh Dian Faqih, perempuan gen-z pekerja media di Surabaya yang aktif menggunakan media sosial. Ia mengaku konten yang menonjolkan tubuh perempuan kini cukup sering muncul di beranda rekomendasi.

“Sebagai pengguna aktif media sosial, saya cukup sering melihat konten yang menonjolkan atau mengeksploitasi tubuh perempuan muncul di FYP, baik di Instagram maupun TikTok. Algoritma media sosial memang cenderung mengangkat konten yang dianggap menarik perhatian atau cepat viral,” ujar eks presenter TV lokal di Jawa Timur ini.

Menurut Dian, paparan konten semacam itu perlahan membentuk cara perempuan memandang dirinya sendiri. “Kalau terus-menerus melihat tubuh tertentu dianggap ideal, lama-lama standar itu terbentuk di kepala kita. Akibatnya perempuan sering membandingkan diri dengan orang lain dan merasa harus menyesuaikan diri dengan standar tersebut,” katanya.

Karena itu ia menilai pengguna media sosial perlu lebih kritis dalam menyikapi konten digital. “Kita juga perlu saling mendukung sesama perempuan, bukan justru saling merendahkan,” imbuh Dian.

Algoritma dan Ekonomi Perhatian

Dosen mata kuliah Big Data Program Studi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur, Irwan Dwi Arianto, melihat fenomena ini sebagai bagian dari logika ekonomi perhatian yang menggerakkan platform digital.

Menurutnya, eksploitasi perempuan tidak muncul secara tunggal, melainkan dari pertemuan berbagai kepentingan. “Fenomena ini muncul karena kreator mengejar pendapatan, platform mengejar waktu tonton, dan audiens mengejar hiburan. Ketiganya saling bertemu dalam sistem algoritma,” ujar Irwan.

Dalam sistem tersebut, algoritma cenderung mengangkat konten dengan keterlibatan tinggi. Konten yang menonjolkan tubuh sering memicu klik, tonton ulang, komentar, dan gift. Karena sinyal keterlibatan ini tinggi, sistem kemudian mengangkat konten tersebut lebih luas.

Paparan berulang terhadap konten semacam itu, kata Irwan, dapat memengaruhi cara generasi muda memandang tubuh perempuan.

“Konten objektifikasi mengajarkan nilai diri sebagai performa visual. Paparan berulang bisa mendorong objektifikasi diri, tekanan standar kecantikan, dan memperkuat relasi gender yang timpang,” paparnya.

Ketika Komentar Pelecehan Jadi Hal Biasa

Praktisi IT yang juga bekerja di sebuah media massa di Surabaya, Ahmad Yusa, menilai pola konsumsi konten masyarakat juga ikut memperkuat fenomena tersebut. Menurutnya, algoritma media sosial pada dasarnya membaca minat visual pengguna.

“Pasar di Indonesia memang banyak yang tertarik pada visual seperti itu. Algoritma membaca minat tersebut, sehingga konten semacam itu terus muncul di FYP dan pengguna seperti dibombardir oleh konten yang sama,” ujar pria yang pernah bekerja di perusahaan IT global, AVASO Technology ini.

Ia juga menyoroti maraknya komentar bernada pelecehan dari pengguna internet. Padahal, komentar yang merendahkan atau melecehkan sebenarnya dapat dikenai sanksi hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Karena itu, Yusa menekankan pentingnya kehati-hatian dalam berinteraksi di ruang digital. Netizen juga perlu mengendalikan diri ketika berkomentar di media sosial. Dalam beberapa kasus kesalahpahaman terhadap konten juga bisa muncul karena kurangnya konteks atau penjelasan dari kreator. “Misalnya konten senam aerobik. Kalau tidak ada unsur edukasi atau disclaimer (penjelasan) yang jelas, penonton bisa salah menangkap maksud konten tersebut,” katanya.

Mengubah Sistem, Tidak Menyalahkan Individu

Akademisi Ilmu Komunikasi, Irwan Dwi Arianto menilai solusi atas persoalan ini tidak cukup hanya menyalahkan kreator individu. Perubahan juga harus menyasar sistem insentif dalam ekosistem platform digital. “Solusi efektif perlu mengubah insentif dan tata kelola, bukan hanya menyalahkan individu,” ujarnya.

Menurutnya, platform dapat mengambil langkah teknis untuk menekan distribusi konten yang berisiko mengeksploitasi tubuh. Platform bisa menetapkan demotion berbasis risiko untuk konten seksualitas terselubung, menaikkan friksi berbagi, dan memperketat monetisasi pada format yang mengejar atensi tubuh.

“Regulator perlu mewajibkan audit algoritma dan pelaporan transparansi. Sekolah dan keluarga juga penting membangun literasi algoritmik agar anak muda memahami bagaimana mekanisme FYP bekerja,” tandasnya.

Sementara itu, aktivis perempuan, Diana Sasa kembali menegaskan negara tidak boleh kalah oleh algoritma. Dikatakannya, Kementerian Komunikasi dan Digital harus lebih tegas mengatur ekosistem platform, mendorong transparansi algoritma, mempercepat takedown konten eksploitasi, serta memastikan platform bertanggung jawab terhadap dampak sosial dari konten yang mereka distribusikan,” paparnya.

Perempuan Memimpin Ruang Digital

Di tengah kompleksitas tersebut, momentum Hari Perempuan Internasional menjadi pengingat bahwa ruang digital seharusnya tidak menjadi arena komodifikasi perempuan.

“Perempuan Indonesia harus menjadi subjek yang memimpin ruang digital dengan gagasan dan karya. Jangan sampai generasi muda kita justru diajari bahwa nilai perempuan ditentukan oleh seberapa viral dirinya di layar ponsel,” tutur Diana Sasa.

Pada akhirnya, ruang digital adalah ruang publik baru. Pertanyaannya bukan lagi apakah perempuan hadir di sana, melainkan apakah ruang itu mampu menghormati martabat mereka. (giy/red)

 

Tags: eksploitasi perempuan, superradio.id, TikTok, viralitas