Agatha Soroti Kinerja Pemprov Jatim untuk Selamatkan Nasib Petani, Peternak dan Nelayan

Yovie Wicaksono - 9 September 2021
Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Agatha Retnosari. Foto : (Istimewa)

SR, Surabaya – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Agatha Retnosari mengaku prihatin atas penangkapan seorang pria di Blitar yang membentangkan poster meneriakkan aspirasinya saat kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Blitar beberapa waktu lalu.

Menurutnya, apa yang petani dan peternak di Jatim rasakan beberapa waktu belakangan ini memang berat. Di satu sisi harga jagung melambung, membuat harga pakan ayam naik tapi harga telur justru turun.

“Ini adalah realita lapangan yang terjadi. Karenanya saya mendesak dinas terkait untuk bersinergi, menuntaskan permasalah petani dan peternak kita. Jangan jalan sendiri-sendiri. Karena ujungnya kebijakan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Jatim, sehingga Jawa Timur mampu mencetak SDM yang sehat, aktif dan produktif,” ujar Agatha, Kamis (9/9/2021).

Seperti diketahui, sejak beberapa bulan lalu harga jagung naik. Kemudian ada serangan hama tikus di beberapa kabupaten, bahkan sampai ada lomba menangkap tikus. Artinya, lanjut Agatha, produksi jagung ada persoalan. Dimana satu hal ini akan merembet pada persoalan ikutan lain karena jagung jadi salah satu bahan pakan ternak juga. Sehingga pakan ternak ikut naik. Namun disisi lain harga telur turun.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, harga memang selalu mengikuti fluktuasi pasar, yang disebut hukum suplai dan permintaan. Namun disini menurutnya Pemprov Jatim harus bisa melakukan terobosan kebijakan, misalnya dengan kebijakan pemberian bansos non tunai, atau membeli produk pertanian dan peternakan dari petani dan peternak Jatim untuk dijual di pasar murah agar warga miskin bisa membeli kebutuhan pokok dan memenuhi kecukupan gizinya  dengan harga murah dan terjangkau.

“Sehingga bisa menggerakkan semua bidang ikutan untuk bergerak, roda ekonomi berjalan,” tandasnya.

Apalagi jika menyoroti hasil Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2020 yang dirilis oleh Kementerian Pertanian, Provinsi Jawa Timur yang selama ini selalu diklaim sebagai lumbung pangan nasional ternyata menduduki peringkat ke-7 dari 34 Provinsi dengan indeks IKP 79.9 setelah Bali, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, DIY, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan.

“Karena meski produksi berlimpah namun akses rakyat apalagi di tengah masa pandemi pasti tak sama dengan tahun-tahun sebelum pandemi. Ibarat tikus mati di lumbung padi. Dan jika kondisi ini dibiarkan terus maka bukan tidak mungkin peringkat Jatim akan semakin turun. Karna dalam Indeks Ketahanan Pangan menyertakan beberapa parameter yang dijadikan ukuran,” ujar Agatha.

Adapun parameter yang dijadikan ukuran diantaranya adalah rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran, persentase rumah tangga tanpa akses listrik.

Kemudian rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun, persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting), dan angka harapan hidup pada saat lahir.

“Sepintas melihat parameter ini seolah tak berhubungan dengan produksi pangan. Namun jika kasus harga telur jatuh, harga lombok jatuh, ayam dan lainnya jatuh, tapi disisi lain rakyat miskin pun tak mampu membelinya meski murah karena tak adanya ketersediaan akses, maka sudah wajib hukumnya Pemprov Jatim harus hadir disana,”  ujarnya.

Dengan terobosan kebijakan, atau bahkan bila perlu Pemprov Jatim juga bisa mendorong agar CSR BUMD melakukan hal yang sama, yakni memberikan bantuan non tunai, dengan membeli hasil produksi petani, peternak dan nelayan Jawa Timur sehingga mampu memberikan daya ungkit yang berarti untuk sektor-sektor lain dan menggerakkan ekonomi rakyat.

“Kita selamatkan petani, peternak dan nelayan kita dengan memberikan kecukupan gizi anak-anak Jawa Timur sehingga angka stunting bisa ditekan, karena bantuan yang ada, rakyat bisa belanja konsumsi murah, uang mereka bisa untuk bayar SPP sekolah, sehingga anak tidak putus sekolah dan seterusnya,” tandasnya.

Karena pada akhirnya, lanjut Agatha, dalam jangka panjang hal yang perlu disiapkan  adalah mutu generasi muda Jawa Timur untuk menyongsong Jawa Timur 2045 menjadi SDM yang sehat, aktif dan produktif. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.