SR, Surabaya – Fenomena buta warna di Indonesia kerap diibaratkan sebagai “gajah di dalam ruangan” sebuah persoalan besar yang nyata namun sering kali diabaikan oleh masyarakat umum. Padahal, buta warna bukan sekadar ketidakmampuan melihat warna, melainkan kondisi berkurangnya kemampuan membedakan warna secara jelas yang berdampak pada aspek fundamental kehidupan warga negara.

Diperkirakan terdapat sekitar 11 hingga 12 juta penderita buta warna di Indonesia, sebuah angka yang menunjukkan bahwa jutaan orang hidup dengan spektrum visual berbeda namun sering terbentur kebijakan diskriminatif.

Data dari Urban Eye Health Study memperkuat fakta bahwa kondisi ini jamak ditemui, dengan prevalensi pada anak-anak di Jakarta mencapai 5,97% dan kelompok dewasa sebesar 3,26%.

Secara medis, mayoritas kasus merupakan tipe kongenital yang berkaitan dengan genetik, sementara sebagian kecil lainnya didapat karena faktor lingkungan atau kesehatan seiring bertambahnya usia. Meskipun merupakan fenomena umum, pemahaman medis ini sering kali berhenti di ruang praktik dan tidak bertransformasi menjadi kebijakan publik yang inklusif.

Diskriminasi sistemik sangat nyata terasa dalam akses karier, di mana penderita buta warna kehilangan sekitar 70% kesempatan kerja akibat aturan bebas buta warna yang diterapkan secara kaku. Syarat ini bahkan merambah ke profesi yang secara fungsional tidak memerlukan persepsi warna presisi, seperti kasir minimarket atau buruh pabrik.

Hal ini menciptakan paradoks di mana mereka dianggap penyandang disabilitas secara sosial, namun tidak mendapatkan hak atau kuota selayaknya disabilitas lainnya dan justru dipaksa bersaing dengan standar mata normal.

Menanggapi situasi ini, Komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND), Jonna Aman Damanik, menyoroti pentingnya membangun ekosistem yang inklusif melalui regulasi yang tepat.

Menurutnya, inklusivitas harus menjamin bahwa semua individu dengan segala kelebihan dan kekurangannya terakomodasi dalam sistem tersebut. Persoalan buta warna sering kali berada di area abu-abu kebijakan yang memerlukan pendekatan berbasis kebutuhan, bukan sekadar asumsi administratif.

“Ada PR (pekerjaan rumah –Red) agar regulasi mengakui hambatan itu. Sehingga dia penyandang  buta warna terakses dengan segala sesuatu yang mengeliminasi hambatannya,” tegas Jonna Aman Damanik saat menjelaskan kepada Super Radio, Senin (4/5/2026).

Damanik menambahkan bahwa terminologi disabilitas bersifat dinamis dan harus dilihat dari adanya hambatan individual serta hambatan lingkungan yang dihadapi oleh seseorang.  “Kalau dampak dari sakit itu minimal dialami maksimal 6 bulan, maka hambatan itu masuk kriteria sebagai disabilitas,” tandasnya

Miskonsepsi Penggunaan Tes Istihara

Salah satu hambatan lingkungan terbesar adalah miskonsepsi masyarakat yang menganggap dunia penderita buta warna hanya berisi hitam dan putih. Faktanya, kondisi buta warna total sangat langka; sebagian besar penderita hanya mengalami “kekurangan warna” dan tetap bisa membedakan spektrum merah atau hijau dalam intensitas tertentu. Namun, rendahnya literasi ini justru melanggengkan stigma bahwa mereka tidak kompeten, sehingga menutup akses pendidikan dan pekerjaan secara tidak adil.

Kritik tajam pun diarahkan pada penggunaan tes Ishihara sebagai satu-satunya tolok ukur kelulusan yang dianggap sudah tidak relevan dengan kebutuhan fungsional pekerjaan modern . Berbeda dengan Indonesia, negara maju seperti Inggris dan Australia sudah lebih progresif dengan mengizinkan penderita buta warna menjadi dokter mata atau pilot di bawah kondisi tertentu.

Perjuangan untuk mendapatkan hak setara dalam berkarier bukan lagi sekadar urusan kelompok tertentu, melainkan tanggung jawab moral masyarakat secara keseluruhan . Inklusivitas bangsa sedang diuji untuk mengubah aturan berbasis asumsi menjadi kebijakan berbasis bukti ilmiah scientific based. Dengan jutaan orang yang terdampak, perubahan regulasi sangat mendesak dilakukan agar tidak ada lagi talenta yang terbuang hanya karena perbedaan cara mereka melihat spektrum warna .(js/red)

Tags: buta warna, komnas disabilitas, pekerjaan rumah, superradio.id