SR, Trenggalek  – Sejumlah nelayan di Pantai Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, mulai merasakan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar non-subsidi atau solar industri.

Kenaikan harga yang cukup signifikan ini memicu kekhawatiran akan membengkaknya biaya operasional, terutama bagi nelayan yang mengoperasikan kapal berkapasitas di atas 30 Gross Tonnage (GT).

Berdasarkan data terbaru per Selasa (5/5/2026), harga solar industri melonjak dari semula Rp 28.150 menjadi Rp 30.550 per liter.

Biaya Operasional Tembus Rp 45 Juta Sekali Melaut Salah satu nelayan di Pantai Prigi, Dayak (52), mengungkapkan bahwa kenaikan ini sangat membebani kantong nelayan.

Dalam sekali perjalanan melaut selama kurang lebih 10 hari, kapal besar miliknya membutuhkan sedikitnya 1.500 liter solar. Dengan asumsi harga baru Rp 30.550 per liter, maka nelayan harus menyiapkan modal sedikitnya Rp 45,825 juta hanya untuk kebutuhan bahan bakar dalam satu kali trip.

“Kalau hari ini kan harga ikan masih agak bagus sedikit. Tidak tahu nanti besok-besoknya kalau ikan harganya lebih anjlok, ya sudah tidak bisa melaut,” kata Dayak saat ditemui di kawasan Pantai Prigi, Selasa (5/5/2026).

Dayak yang berasal dari Pati namun kini menetap di Watulimo ini menambahkan, saat ini aktivitas melaut masih berjalan normal karena ia masih memiliki cadangan stok BBM yang dibeli sebelum harga naik.

“Masih ada cadangan 5.000 liter dari total 8.000 liter yang dibeli sebelumnya. Masih bisa untuk beberapa kali berlayar,” imbuhnya.

Pendapatan ABK Turun Drastis Kenaikan biaya operasional ini tidak hanya berdampak pada pemilik kapal, tetapi juga menyasar kesejahteraan Anak Buah Kapal (ABK).

Dayak menyebutkan, satu kapal miliknya biasanya diisi oleh 26 hingga 29 orang ABK. Jika biaya BBM membengkak, maka bagi hasil yang diterima para pekerja akan otomatis menyusut.

“Ya, termasuk tipis untuk pendapatan. Seandainya biasanya sekali pulang ABK bisa bawa Rp 1 juta, dengan kondisi sekarang mungkin hanya bisa bawa Rp 600.000,” beber Dayak.

Ia berharap pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan harga solar industri untuk nelayan. Menurutnya, jika harga BBM tidak bisa turun, maka satu-satunya jalan adalah memastikan harga jual ikan di pasaran naik agar sebanding dengan biaya produksi.

Tanggapan Syahbandar PPN Prigi Secara terpisah, Katimja Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi, Tri Aspriadi Noviyanto, menyatakan bahwa dampak kenaikan BBM non-subsidi secara umum memang belum terlihat secara masif di kawasan tersebut.

Hal ini dikarenakan mayoritas armada kapal yang bersandar di PPN Prigi masih menggunakan BBM subsidi. Sejauh ini, baru ada tiga kapal besar di PPN Prigi yang wajib menggunakan BBM industri. “Ada tiga kapal, yakni Kapal Putra Leo Makmur yang sedang doking di Cilacap, Kapal Tresna, dan Kapal Berkah Nusantara yang masih ada di sini. Ketiganya memang belum beroperasi sejak kenaikan harga kemarin,” jelas Trias.

Pihaknya mengaku belum menerima laporan keluhan resmi dari para pemilik kapal besar tersebut. “Sementara ini saya belum dapat keluhan dari mereka karena memang belum ada rencana keberangkatan melaut dalam waktu dekat,” pungkasnya.

 

https://surabaya.kompas.com/read/2026/05/05/184743778/dampak-kenaikan-bbm-non-subsidi-biaya-operasional-nelayan-prigi-membengkak.

Tags: bbm non subsidi, biaya operasional, nelayan, rugi, Solar