Terkait Impor Beras, SW Nugroho : Perbaiki Data dan Perkuat Bulog

Yovie Wicaksono - 30 March 2021
Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, SW Nugroho. Foto : (Istimewa)

SR, Surabaya – Belum lama ini, tepatnya pada Jumat (26/3/2021), Presiden Joko Widodo meminta untuk menyudahi perdebatan terkait wacana impor beras yang dinilainya bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun atau anjlok.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, SW Nugroho setuju dengan apa yang disampaikan Presiden. Namun ia juga menyayangkan para pengambil kebijakan yang terburu-buru melemparkan pernyataan wacana impor kepada publik.

“Kalau pun tidak jadi impor, tapi kan pernyataan itu (pernyataan dari Kemendag, red) sudah mempengaruhi psikologi harga pasar. Maka mestinya memang para pengambil kebijakan itu jangan terburu-buru melemparkan pernyataan seperti itu karena sangat memukul dibawah,” ujarnya, Selasa (30/3/2021).

Ia pun meminta agar para pengambil kebijakan, mengkaji betul secara matang sebuah wacana, baru kemudian disampaikan publik.

“Kalau mau panen kemudian sekarang terjadi hujan luar biasa sehingga kadar air cukup tinggi, harga gabah tidak begitu tinggi, kemudian ada pukulan psikologi seperti itu sangat memukul untuk petani,” imbuhnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menekankan, untuk mengambil kebijakan yang tepat maka dibutuhkan juga data yang tepat. Ia mencontohkan, hampir di semua komoditas baik itu gula, garam, bahkan beras, data yang dimiliki antar departemen tidak sama.

“Problem data di semua komoditas itu menjadi sumber utama. Karena ketika data salah, maka kebijakan yang diambil salah. Oleh karena itu, data harus segera mulai diperbaiki,” ujarnya.

“Sepanjang datanya masih carut marut maka akan terjadi terus perdebatan impor tidak impor dan sebagainya yang itu tidak baik untuk petani, baik petani garam, tebu, beras, dan lainnya,” imbuhnya.

Ia tak memungkiri bahwa terkadang kebenaran data bisa terlindas oleh kepentingan. Oleh sebab itu ia meminta adanya data tunggal yang terbaru dan terakurat.

“Data itu adalah cara memanipulasi yang paling elegan. Orang yang pro importir ya tentu saja bisa membuat seolah-olah panen rendah. Sementara kami yang aktivis dan pro petani kan mengambil data yang tinggi,” katanya.

Menurutnya, di tengah kemajuan teknologi ini harusnya permasalahan data bisa segera dirampungkan. Dengan memanfaatkan teknologi pula seharusnya luasan tanaman padi di Indonesia bisa diketahui, terlebih penghasil beras tertinggi terdapat di pulau Jawa.

“Sekarang kan jaman modern, via satelit misalkan. Berapa misalkan luasan tanaman padi di negara Indonesia. Itu kan sangat mudah harusnya, apalagi mayoritas ada di pulau Jawa. Kalaupun misalkan gagal panen itu kan range nya juga tidak terlalu jauh kalau datanya sudah betul,” katanya.

Selain data, hal yang tak kalah penting menurut Nugroho adalah memperkuat Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan tambahan modal dana sehingga bisa menyerap hasil panen petani secara maksimal. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.