Sri Rahayu: UU TPKS Bentuk Kehadiran Negara dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Yovie Wicaksono - 13 April 2022

SR, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Sri Rahayu mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Ketua DPR RI Puan Maharani atas disahkannya Rancangan Undang Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna ke-19 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022, Selasa (12/4/2022). 

Menurutnya, hal ini memberikan semangat dan harapan atas perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

“Sudah 10 tahun perempuan Indonesia menunggu pengesahan UU ini. Akhirnya dibawah kepemimpinan Ketua DPR RI perempuan pertama di Indonesia, UU ini akhirnya disahkan, dan ini merupakan kemenangan bagi kaum perempuan di Indonesia,” kata Sri Rahayu. 

Ia mengatakan, UU TPKS akan menjadi payung hukum sebagai landasan hukum materiil, dan formil sehingga ada jaminan kepastian hukum dalam memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat umum dan  khususnya bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual.

“Kekerasan seksual adalah bentuk perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat perempuan serta perbuatan yang menentang nilai ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Dampak  dari kekerasan seksual juga sangat besar di bidang sosial, ekonomi hingga politik sehingga sudah menjadi kebutuhan UU TPKS ini hadir sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia,” tegas Sri Rahayu. 

Selain itu, lanjutnya, UU TPKS sangat mungkin kedepan masih perlu penyempurnaan karena belum  semua aspirasi masyarakat dapat terakomodir, namun  telah memuat  aturan-aturan penting yang memberikan perlindungan dan membantu korban.

Sri Rahayu pun meminta seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal dan berperan aktif dalam implementasi UU TPKS.

“UU TPKS adalah hadiah bagi perempuan Indonesia  pada peringatan  Hari Kartini, 21 April mendatang. Selamat kepada seluruh perempuan di Indonesia,” ujarnya.

“Tak lupa, selamat kepada Koalisi Perempuan Indonesia, Forum Pengada Layanan, Yayasan LBH APIK Jakarta, Himpunan Disabilitas Indonesia, Perhimpunan Jiwa Sehat, Peruati, Puan Seni Indonesia, GMNI, LRC – KJHM, WCC Mawar Balqis, Yayasan Kesehatan Perempuan yang terus mengawal dan hadir di Rapat paripurna  di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan,” sambung Sri Rahayu. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.