SR, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2018 di Papua memerlukan perhatian khusus. Ia menilai Papua dan Papua Barat merupakan daerah dengan tingkat kerawanan konflik yang cukup tinggi.

“Kita mengantisipasi masalah ini sejak dini agar Pilkada yang berlangsung di Papua dan Papua Barat akan berlangsung dengan damai, aman dan tidak menimbulkan permasalahan,” kata Menko Polhukam Wiranto di Jakarta, Jumat (15/9/2017).

Untuk itu perlu suatu perhatian khusus dari kementerian dan lembaga terkait antara lain aparat kepolisian, BIN, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Hukum dan HAM.

“Kalau konflik kan aparat keamanan turun tangan, kalau turun tangan kemudian serta merta itu pelanggaran HAM lagi, kan gitu,” kata Wiranto.

Wiranto mengatakan, ada tiga daerah pada Pilkada 2017 yang memiliki indeks kerawanan tinggi antara lain Papua, DKI Jakarta, dan Aceh. Oleh karena itu, Pilkada di tahun 2018 pihaknya akan mempersiapkan keamanan yang lebih instensif lagi yaitu dengan membentuk tim kecil yang beranggotakan Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kejaksaan, BIN, Kepolisian dan Kemenkum HAM.

“Kita tidak ada target tetapi akan kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, dan pada saat Pemilu kita sudah siap dengan berbagai kemungkinan yang sudah kita netralisir,” katanya.

Wiranto berharap di Pilkada 2018, Papua dapat menghasilkan Kepala Daerah memiliki nasionalime tinggi serta kemampuan pengelolaan dana yang baik. Sehingga dana yang digelontorkan pemerintah pusat dapat dikelola dengan benar serta sinkron antara keinginan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kebutuhan masyarakat di sana.(ns/red)

Tags: keamanan, menko polhukam, papua, papua barat, pilkada 2018