Pemerintah Minta Semua Pihak Patuhi Protokol Transportasi Publik

Yovie Wicaksono - 18 March 2020
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Brian Sri Prahastuti. Foto : (BNPB)

SR, Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Brian Sri Prahastuti meminta semua pihak bisa bekerja sama dan patuh terhadap Protokol Transportasi Publik untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) yang telah diterbitkan.

“Kepatuhan semua pihak terhadap protokol ini sangat ditekankan untuk mencegah penularan virus penyebab Covid-19 serta untuk menjamin efektivitas kebijakan ‘social distancing’ (pembatasan sosial) dalam upaya memutus penyebaran virus corona,” katanya saat menyampaikan Protokol Transportasi Publik di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (18/3/2020).

Brian mengatakan, Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan Protokol Transportasi Publik dan melakukan upaya perbaikan dan peningkatan.

Menurut protokol tersebut, pengelola kendaraan umum wajib melakukan tindakan disinfektan terhadap armadanya dua hingga tiga kali sehari dengan mempertimbangkan waktu-waktu sibuk serta memperhatikan tempat-tempat yang banyak dipegang penumpang.

Selain itu, pengelola kendaraan umum juga wajib menyeleksi penumpang di stasiun, terminal, bandara, dan pelabuhan secara ketat dengan cara mendeteksi suhu tubuh penumpang.

“Secara ketat melakukan penapisan dengan cara deteksi suhu tubuh menggunakan thermo gun atau thermo scanner,” katanya.

Berdasarkan protokol transportasi publik tersebut, pengelola tempat-tempat kendaraan umum juga harus mengatur antrean penumpang pada jarak aman, paling dekat satu meter.

Pengelola kendaraan umum juga harus menyediakan materi edukasi perilaku pencegahan penularan COVID-19 yang harus dilakukan di lingkungan kendaraan umum, baik sebagai penumpang, petugas, maupun pengelola.

“Materi edukasi seperti imbauan kepada orang sakit, terutama dengan gejala infeksi saluran nafas seperti demam, batuk, pilek, dan nyeri tenggorokan, untuk tidak menggunakan transportasi publik,” tuturnya.

Materi edukasi yang terpasang di dalam kendaraan umum juga harus memuat etika batuk dan bersin yang benar, pembiasaan cuci tangan menggunakan sabun dengan tata cara yang benar, serta promosi hidup bersih dan sehat sebagai bagian dari Gerakan Masyarakat Sehat.

Selain itu, perusahaan pengelola kendaraan umum juga harus memperhatikan tata kelola perusahaan untuk petugas dan pegawai lainnya.

Tata kelola yang harus menjadi perhatian antara lain pengaturan jam kerja, pelindungan diri karyawan, larangan karyawan sakit tetap bekerja, dan pengaturan cara kerja yang menerapkan social distancing.

Brian mengatakan protokol transportasi publik disiapkan sebagai acuan praktik bagi pengelola kendaraan umum dan acuan edukasi kepada masyarakat sebagai pengguna. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.