Muat Konten Ilegal, Platform akan Dikenai Denda

Yovie Wicaksono - 5 November 2019
Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9, yang bertajuk “Ada Apa dengan PP No 71 tahun 2019 (PP PSTE)?” di Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2019). Foto : (Kominfo)

SR, Jakarta – Setelah penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE), pemerintah tidak lagi aktif melakukan pemblokiran, namun pemerintah dapat memberlakukan denda yang signifikan bagi platform yang memuat konten ilegal.

“Jika sebelumnya pemerintah aktif melakukan penyisiran, dengan PP ini, platform seperti Facebook dan Twitter, yang memfasilitasi konten yang ilegal menurut UU, akan didenda. Angkanya berkisar antara 100-500 juta per konten,” kata Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9, yang bertajuk “Ada Apa dengan PP No 71 tahun 2019 (PP PSTE)?” di Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2019).

Jenis konten yang dapat dikenai sanksi antara lain adalah pornografi, human trafficking, drug trafficking, radikalisme yang mempromosikan terorisme dan ujaran kebencian.

“Untuk jenis-jenis konten yang termasuk akan disiapkan permennya dan dijadwalkan tahun ini selesai,” ujarnya.

Semuel mengatakan, rencananya aturan tersebut diberlakukan pada 2021. Pemberian denda administratif, juga dimungkinkan dari tindak lanjut atas laporan.

“Kan sudah banyak aplikasi aduan konten. Jadi bisa saja dilaporkan ke sana. Dan laporan yang ditindaklanjuti itu hanya terkait platform. Kalau Whatsapp tidak termasuk yang bisa diambil tindakan itu, karena sifat percakapannya satu arah,” katanya.

Semuel juga menjelaskan, pihaknya telah bertemu dengan penyedia platform untuk melakukan sosialisasi pemahaman dan mekanismenya.

“Kalau aturannya sih sudah juga diberlakukan di berbagai negara. Bahkan ada negara yang memberlakukan denda dihitung dari size perusahaan,” paparnya.

Selain denda, Semuel juga mengungkapkan pemberian sanksi administratif termasuk juga teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, pemutusan akses, hingga dikeluarkan dalam daftar. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.