Legislator Minta Mendikbud Tunda Sistem Zonasi

Yovie Wicaksono - 5 April 2019
Ilustrasi. Foto : (Kompas)

SR, Surabaya – Anggota DPRD Provinsi Jatim Komisi E dari Fraksi PDI Perjuangan, Agatha Retnosari meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk menunda pelaksanaan Permendikbud No.51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi siswa siswi SMA/SMK Negeri 2019 yang akan menerapkan sistem zonasi.

“Jika akan menerapkan, mohon diterapkan tahun depan, agar para wali murid bisa menyiapkan strategi terbaik bagi putra putri nya,” ujar Agatha kepada Super Radio, Jumat (5/4/2019).

Agatha juga meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)membuat kajian ulang yang lebih dalam, terkait standard mutu kualitas baik fisik, sarana, prasarana, sumber daya manusia (SDM) guru dan pegawai SMA Negeri.

“Karena bicara SMA Negeri di dalam Jawa Timur sendiri jelas dari sisi fisik, sarana dan prasarana ini belum semua nya memiliki standard yang sama, khususnya yang ada di daerah,” tambah Agatha.

Terlebih, kualitas pendidikan bisa dilihat dari seberapa banyak sekolah-sekolah negeri yang menerima undangan dari perguruan tinggi negeri (PTN) terkenal di Indonesia.

“Perlu diingat juga bahwa goal (tujuan) akhir dari lulusan SMAN adalah seberapa banyak lulusan SMA melanjutkan kuliah atau pendidikan yang lebih tinggi,” ujarnya.

Agatha menilai, sistem zonasi ini seolah meniadakan kompetisi nilai, sehingga sekolah SMAN ataupun SMKN favorit akan mengalami penurunan nilai masuk. Anak didik yang tersaring pun tak lagi berdasar prestasi akademik.

“Saya meminta kepada Menteri Pendidikan untuk mempertimbangkan kembali kebijakan zonasi ini karna bisa mempengaruhi mental dan semangat belajar anak-anak kita. Karena impiannya untuk bisa masuk sekolah favorit kandas, bukan karena ketidakmampuan anak didik tetapi karena kebijakan yang tiba-tiba berubah diakhir masa sekolah,” tandas Agatha. (fos/red)

 

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.