SR, Jember — Aksi seorang anggota DPRD Jember yang diduga bermain game online sambil merokok saat rapat membahas persoalan stunting dan kesehatan, viral di media sosial serta menuai gelombang kritik baru. Salah satunya dari mahasiswa.

Mereka menilai perilaku tersebut bukan sekadar pelanggaran etika individu, melainkan cerminan krisis moral politik dan buruknya kualitas kaderisasi partai politik di daerah.

Sorotan itu disampaikan Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Jember terhadap anggota DPRD Jember Achmad Syahri As Siddiqi yang terekam memainkan game diduga Clash of Clans saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi D DPRD Jember pada Senin (11/5/2026). Achmad Syahri adalah anggota DPRD Jember termuda berusia 26 tahun.

“Ketika persoalan stunting yang menyangkut masa depan generasi bangsa dibahas dalam forum resmi, namun justru direspons dengan bermain game saat rapat berlangsung, maka itu bukan lagi persoalan remeh. Itu adalah bentuk degradasi moral politik dan penghinaan terhadap penderitaan rakyat,” kata Wakil Ketua Bidang Politik DPC GMNI Jember Mochammad Faizin, Rabu (13/5/2026).

Dinilai tidak sensitif terhadap persoalan publik Faizin menilai perilaku kader Partai Gerindra tersebut menunjukkan rendahnya sensitivitas wakil rakyat terhadap persoalan publik yang serius. Ia juga menyoroti ironi karena rapat-rapat DPRD dibiayai menggunakan uang rakyat melalui APBD.

Menurut Faizin, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2026, anggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD mencapai Rp 356 juta per tahun. Selain itu, terdapat anggaran fasilitas rapat sebesar Rp 44 juta dan konsumsi rapat Rp 57.000 per orang.

“Semua itu berasal dari pajak rakyat, tetapi fasilitas yang dibiayai publik justru dipertontonkan dengan perilaku bermain game,” ujarnya.

Soroti stigma generasi muda

GMNI Jember juga menilai perilaku tersebut menjadi ironi karena dilakukan anggota DPRD muda yang berasal dari generasi zilenial atau Gen Z.

Menurut Faizin, generasi muda semestinya mampu menunjukkan kedisiplinan, kualitas intelektual, dan tanggung jawab sosial ketika berada di ruang kelembagaan negara. “Namun yang terjadi justru sebaliknya. Perilaku tersebut malah memperkuat stigma negatif tentang budaya rebahan, mageran, dan kecanduan game tanpa mengenal situasi,” katanya.

Ia juga mengaitkan kasus tersebut dengan persoalan etika elite politik yang sebelumnya menuai kritik publik di tingkat nasional. “Kasus ini membuktikan bahwa pendidikan formal dan gelar akademik bukan jaminan ketuntasan pola pikir maupun etika seorang pejabat publik. Yang dibutuhkan adalah pendidikan politik, disiplin organisasi, dan kesadaran moral bahwa jabatan politik merupakan amanah rakyat, bukan ruang bermain pemuas hasrat pribadi,” tegas Faizin. (*/red)

 

Tags: anggota dprd jember, main game, partai gerindra, superradio.id