Mahfud MD: Keberagaman Harus Jadi Sumber Kekuatan

Yovie Wicaksono - 17 November 2021
Menko Polhukam, Moh. Mahfud MD. Foto : (Super Radio/Niena Suartika)

SR,  Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, semua elemen masyarakat tetap memperteguh kekuatan untuk bersatu dalam bingkai keberagaman, meski kerap diuji dengan intoleransi, pemaksaan kehendak, dan permasalahan lainnya. 

Hal ini ditegaskan Mahfud dalam acara Festival HAM 2021 yang digelar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Kantor Staf Presiden (KSP) serta Pemerintah Kota Semarang, Rabu (17/11/2021). 

“Keberagaman yang seharusnya menjadi kekayaan, kekuatan kita sebagai bangsa, kerap diuji dengan intoleransi, pemaksaan kehendak, dan permasalahan lainnya, dimana ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk menjawabnya dengan satu tekad bahwa bangsa ini harus bersatu dan saling menghargai pluralisme di dalam berbangsa dan bernegara, untuk kemudian bergerak bersama di dalam mencapai tujuan nasional,” kata Mahfud dalam acara bertema ‘Bergerak Bersama Memperkuat Kebhinekaan, Inklusi dan Resiliensi’ ini. 

Menurut Mahfud, tema tersebut sangat relevan dalam merepresentasikan optimisme terhadap tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. 

Dalam kesempatan ini, Mahfud mengajak semua pihak menyebarkan pesan-pesan hak asasi manusia, dan memberikan ruang bagi masyarakat dan pemerintah untuk berdialog, serta kerjasama dalam menguatkan praktik-praktik baik penegakan HAM di tingkat nasional maupun ditingkat daerah. 

Mahfud mengapresiasi pihak-pihak yang secara konsisten terus berperan aktif dalam upaya mewujudkan penghormatan, pelindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. 

Orientasi pembangunan, lanjut Mahfud, harus berakselerasi dengan tidak hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi harus mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif maupun aspek-aspek non ekonomi yang berkelanjutan seperti bidang pendidikan dan kesehatan yang inklusif. 

“Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap kelompok-kelompok rentan dan minoritas, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat,” kata Mahfud. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.