KPK Dengar Masukan BPN Jatim Terkait Penertiban Aset Daerah

Yovie Wicaksono - 14 May 2020
Ilustrasi KPK.

SR, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Provinsi dan sejumlah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Jatim), melalui telekonferensi, Kamis (14/5/2020), guna meminta masukan mengenai aset-aset daerah yang berada dalam wilayah kerja BPN Jatim, yang dinilai masih bermasalah.

Hadir dalam rapat tersebut adalah Ketua dan anggota Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah VI KPK, Kepala Kantor Wilayah BPN Jatim, dan sejumlah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jatim.

Ketua Satgas Wilayah VI KPK, Edi Suryanto, dalam pembukaan rapat mengatakan, salah satu fokus kegiatan koordinasi pencegahan KPK adalah penyelamatan aset daerah. Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana pola manajemen aset daerah.

“Ada empat indikator untuk menilai daerah dalam mengelola aset-asetnya, yakni keberadaan basis data, pengaturan, sertifikasi, serta penertiban dan pemulihan aset daerah,” kata Edi Suryanto.

Menghadapi tantangan masih adanya aset-aset daerah yang bermasalah di wilayah Provinsi Jatim, Edi menyebutkan, dalam waktu dekat KPK akan duduk bersama dengan Pemda di Jatim dan BPN, serta juga akan mengajak Kejaksaan sekiranya diperlukan untuk mendukung pengembalian tanah-tanah Pemda yang dikuasai pihak ketiga, termasuk juga aset-aset BUMN, seperti PT Pertamina, yang ada di wilayah Jatim.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jatim BPN Heri Santoso menyatakan, pihaknya sedang menindaklanjuti hasil permufakatan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPN Jatim dengan Pemda Provinsi.

“PKS tersebut mencakup tiga pokok kesepakatan, yakni pensertifikasian aset daerah, optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan sinkronisasi zona nilai tanah antara data di kantor pertanahan dengan data yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota” ujar Heri Santoso.

Terkait aspek optimalisasi BPHTB, selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah di Jatim, Heri melaporkan adanya penurunan penerimaan BPHTB. Pada tahun 2019, total penerimaan mencapai Rp 13,6 triliun, sementara sampai Mei 2020, baru terkumpul Rp718 miliar.

Kendala lainnya, menurut Heri, adalah adanya aturan yang menyatakan bahwa pembayaran BPHTB harus terlebih dahulu divalidasi oleh Pemda, sehingga sebelum ada validasi dari Pemda, kantor pertanahan tak bisa menindaklanjutinya. Artinya, bila validasi terlambat, akan secara otomatis memengaruhi pencatatannya di BPN. Hal ini, sambung Heri Santoso, telah pula dilaporkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Selain itu, KPK juga memberi perhatian pada fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). KPK menemukan bahwa fasum dan fasos banyak yang berubah dari janji pengembang di awal.

“Dari sisi potensi korupsi, hal itu yang akan kami kejar, karena tak mungkin fasum dan fasos bisa berubah fungsi atau berpindah lokasi, misalnya, taman di suatu daerah dialihfungsikan menjadi ruko tanpa ada kolusi dengan pejabat atau birokrasi di Pemda,” tegas Edi.

Pengelolaan aset daerah, secara legal, telah diatur dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Di sana disebutkan bahwa pengguna barang (Pemda) harus melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaannya.

Kegiatan penyelamatan aset daerah merupakan satu dari delapan area intervensi dalam Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Terintegrasi KPK, yang mencakup Optimalisasi Penerimaan Daerah, Manajemen Aset Daerah, Perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan barang dan jasa, Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dan Dana Desa. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.