Yuli : Dimana Kehadiran Negara?

Yovie Wicaksono - 6 December 2019
Yuli Riswati (kiri) didampingi Kabid Perburuhan LBH Surabaya Habibus Shalihin (tengah) dan Koordinator Divisi Advokasi AJI Surabaya, Yovinus Guntur (kanan). Foto : (Super Radio/Fena Olyvira)

SR, Surabaya – Menanggapi kasus seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Timur, Yuli Riswati yang mengalami proses deportasi secara mendadak dan tidak adil dari Imigrasi Hong Kong, tim pendamping yang terdiri dari YLBHI-LBH Surabaya dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, menuntut pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Yuli.

Tuntutan tersebut mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan UU Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dimana ditegaskan bahwa kewajiban negara untuk melindungi pekerja migran. Namun hal tersebut tidak berjalan dengan baik.

“Perlindungan hukum yang selama ini banyak dikutip media bahwa negara sudah hadir, padahal hingga hari ini tidak pernah ada komunikasi langsung antara Yuli dengan negara,” ujar Kabid Perburuhan LBH Surabaya Habibus Shalihin, Jumat (6/12/2019).

Oleh karena itu, Yuli mempertanyakan kehadiran negara dalam kasusnya tersebut, sebagaimana yang beredar di media.

“Ada klaim bahwa pihak pemerintah sudah mendampingi saya dan memastikan hak-hak saya terpenuhi. Padahal bertemu dengan saya saja tidak. Disini saya merasa kehadiran negara itu dimana untuk saya,” ujar Yuli.

Terlebih akibat kasus tersebut, Yuli tidak dapat melanjutkan kontrak kerjanya di Hong Kong yang seharusnya baru berakhir pada 12 Januari 2021. Selain kerugian secara materil, kerugian lain juga dialami Yuli seperti kesehatannya yang terganggu, tekanan psikologis serta nama baik bersangkutan di Hong Kong maupun di Indonesia.

Koordinator Divisi Advokasi AJI Surabaya, Yovinus Guntur mengatakan, ada beberapa judul pemberitaan yang tendensius, tanpa pernah ada klarifikasi langsung dari Yuli. Ruang untuk Yuli di media pun dinilai sangat minim dan lebih banyak hanya dari sisi instansi pemerintah.

Menyikapi hal tersebut, pihaknya menuntut pemerintah Indonesia untuk mengembalikan nama baik Yuli, khususnya di Hong Kong serta mengganti rugi segala kerugian yang dialami Yuli akibat kasus ini.

Selain itu, banyaknya informasi yang menyangkut pautkan hobi menulis Yuli dengan kasus tersebut, Yovinus mengatakan, proses jurnalistik yang dilakukan Yuli tidak menyalahi aturan.

“Ketika menulis di Hong Kong, dia tidak mendapatkan upah sama sekali, saat menulis di Migran Pos juga hanya untuk menyalurkan hobi. Intinya, jurnalisme warga yang disampaikan mbak Yuli disana sangat diperlukan oleh keluarga pekerja migran di Indonesia untuk mengetahui kondisi disana,” tegas Yovinus.

Pemerintah Indonesia juga dituntut untuk menjamin kebebasan berekspresi, berpendapat dimuka umum, baik melalui tulisan, maupun lisan, bagi seluruh Pekerja Migran Indonesia.

Yuli sendiri meminta media yang memberitakan tidak sesuai fakta untuk meminta maaf dan menarik tulisan yang telah dimuat.

Sekedar informasi, Yuli yang telah bekerja di Hong Kong selama kurang lebih 10 tahun ini ditangkap pada 23 September 2019 dengan alasan melebihi izin tinggal yang habis pada Juli lalu. Yuli mengaku salah dan lupa mengurus visa kerja yang baru saat mengurus perpanjangan paspor. Menurut Yuli, biasanya masalah izin tinggal bisa diurus dengan mudah ketika masa waktu paspor dan kontrak kerja masih berlaku.

Pada 4 November 2019 Yuli menjalani sidang di Pengadilan Sha Tin. Hakim membaca keputusan menyatakan bahwa Yuli bersalah karena melanggar izin tinggal dan dikenakan hukuman wajib berkelakukan baik dan tidak melanggar hukum selama 12 bulan. Jika melanggar akan dikenakan sanksi 1000 HD. Yuli dikenakan biaya sidang sebesar 500 HD.

Karena awalnya Yuli menganggap kasus ini sudah selesai, ia pergi ke kantor Imigrasi Kowloon Bay untuk mengambil dokumen guna pengajuan aplikasi visa, tetapi petugas imigrasi mengatakan kasus Yuli telah diserahkan ke kantor Castle Peak Bay Immigration Centre (CIC) dan menyatakan bahwa yang bersangkutan harus ditahan di Ma Tau Kok Detention Centre dan akan dibawa kembali ke CIC keesokan harinya.

Penahanan tersebut dengan alasan tidak ada pihak yang menjamin dan memberi tempat tinggal untuk Yuli. Namun alasan tersebut tidak sesuai kenyataan karena Yuli masih memiliki kontrak kerja dan majikan yang sah secara hukum, serta majikan telah berkali-kali meminta agar Yuli dapat kembali bekerja di rumahnya. Akan tetapi petugas imigrasi tetap menolak dan tidak mengizinkan bebas dengan jaminan.

Yuli menjalani 28 hari masa tahanan di CIC sejak 5 November 2019. Kemudian pada 12 November 2019 Yuli mengisi dan mengirim formulir pengajuan banding namun pihak Immigration Tribunal menyatakan menolak pengajuan banding.

Pada 28 November 2019 Yuli dipanggil petugas imigrasi dan diinstruksikan untuk mencabut aplikasi permohonan visa nya, awalnya Yuli menolak namun akhirnya bersedia meski dengan berat hati. Kemudian pada 2 Desember 2019 Yuli mendapat informasi bahwa ia akan segera dideportasi pada hari itu juga melalui Hong Kong International Airport tujuan Bandara Juanda, hanya dengan membawa satu tas ransel dan tas kain berisi buku dan pakaian selama di tahanan, tanpa membawa KTP dan dokumen penting lainnya. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.