SR, Surabaya – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur akan menggelar rapat kerja daerah (rakerda) guna mencari jalan keluar terkait sejumlah persoalan penting masyarakat Jawa Timur.

“Rakerda lebih banyak membahas persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat luas, meski ada juga pembahasan internal soal konsolidasi partai. Untuk pembahasan eksternal diantaranya soal ancaman bencana yang masih terjadi dari tahun ke tahun. Kemudian ada sesi tersendiri untuk membahas potensi perekonomian masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah (UMKM),” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Kusnadi, Minggu (16/2/2020).  

Kusnadi mengatakan, kebencanaan menjadi perhatian khusus partainya. Terlebih pada 2019 lalu, kemarau panjang menyebabkan sejumlah daerah di Jawa Timur mengalami kekeringan sehingga banyak masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Demikian pula soal banjir dan tanah longsor yang masih terjadi di beberapa tempat. 

Selain itu, UMKM juga menjadi topik pembahasan tersendiri. Di Jawa Timur, UMKM khususnya pada usaha makanan dan minuman menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi. Namun masih butuh penguatan agar lebih berdaya saing tidak saja pada tingkat lokal, tetapi diharapkan hingga tingkat nasional maupun internasional. 

“Tema-tema kerakyatan seperti itu lebih banyak mewarnai pembahasan dalam rakerda. Sebab bagi PDI Perjuangan, bagaimana setelah kekuasaan di eksekutif dan legislatif berhasil diraih, maka mesti digunakan untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan politik yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Kusnadi yang juga Ketua DPRD Jawa Timur ini. 

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim, Sri Untari Bisowarno menambahkan, rakerda ini direncanakan akan digelar di Hotel Utami Juanda, Sidoarjo, Selasa (18/2/2020), dengan mengundang perwakilan pengurus tingkat cabang, seluruh anggota DPRD kabupaten/kota, provinsi, DPR RI dapil Jatim, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

“Jumlah peserta kurang lebih ada lima ratusan kader,” katanya. 

Rakerda juga menghadirkan pihak luar partai sebagai pembicara. Diantaranya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pertolongan dan Pencarian atau lebih dikenal dengan Badan SAR Nasional, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan dari pihak Hak Kekayaan Intelektual (HKI).  

Undangan dari unsur pemerintah tersebut mengacu pada tema-tema pembahasan yang nantinya ada dalam rakerda. Sementara tema besar mengacu pada tema Rakernas I yang diselenggarakan DPP di Jakarta sebulan lalu, yakni: “Solid Bergerak Wujudkan Indonesia Negara Industri Berbasis Riset dan Inovasi Nasional”. (*/red)

Tags: DPD PDI Perjuangan Jatim, kebencanaan, kusnadi, Persoalan masyarakat jatim, rakerda, sri untari, umkm