Datangi DPRD Jatim, Ribuan Buruh Tuntut Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 Ditolak

Yovie Wicaksono - 23 March 2022

SR, Surabaya – Ribuan massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) mendatangi gedung DPRD Provinsi Jawa timur, Rabu (23/3/2022). 

Ketua Pimpinan Daerah FSP RTMM Provinsi Jawa Timur, Purnomo mengatakan, ada 2 tuntutan utama yang mereka perjuangkan, yakni di wilayah Nasional dan wilayah Jawa Timur.

Di cakupan Nasional, mereka meminta DPRD Jatim membuat rekomendasi pada DPR RI atau pembuat Undang-Undang agar menolak revisi Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan dan mengeluarkan Klaster Ketenagakerjaan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

“Kami menyimpulkan kalau UU nomor 12 di revisi maka UU nomor 11 akan jadi sah. UU yang sudah muncul kemarin itu sangat merugikan kami. Contoh soal PKWT, pesangon kita saat pensiun sekarang tinggal 25 kali gaji, dan ini gesekannya sudah terjadi di lapangan,” ujarnya mewakili buruh dalam audiensi bersama anggota Komisi E DPRD Jatim.

Sedangkan untuk Jawa Timur, pihaknya ingin ada penertiban terhadap aturan Kabupaten/Kota tentang Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) yang selama ini masih melenceng dari regulasi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 109 tahun 2012 tentang kawasan bebas rokok.

“Anggota kami sebagian besar hampir 80 persen adalah pekerja rokok kretek. Mereka di lapangan ini resah karena 1 perusahaan dari 7000 pekerja yang dapat hanya 3000 orang yang dapat DBHCT karena lainnya tidak domisili disitu,” ucapnya. 

“Nah di Kab/Kota itu membuat Perda hanya melihat aspek kesehatan, padahal ada advokasi Industri Hasil Tembakau (IHT) yang perlindungannya adalah pabrik rokok. Jangan sampai tutup karena tenaga cukai, kena Perda KTR sehingga rokok tidak laku dan terjadi intervensi,” tuturnya.

Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi E DPRD Jatim, Hari Putri Lestari menyebut, akan menindaklanjuti keluhan serikat buruh sesuai kewenangan masing-masing. Untuk kewenangan pusat, akan disampaikan ke Ketua DPRD Jatim agar dibuatkan surat rekomendasi pengajuan tuntutannya.

Pihaknya juga berterima kasih atas aspirasi yang telah disampaikan para buruh. Karena dengan begitu, mereka dapat mengetahui ada yang perlu dibenahi di wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Salah satunya tentang peraturan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT).

“Terkait dengan kewenangan Provinsi, kami berterima kasih sekali, karena mata, telinga, dan tenaga kami ini terbatas. Dengan adanya perjuangan baik hearing dan demo menjadi kekuatan kami untuk terus menindak lanjuti dan memperbaiki hal yang salah,” ucap politisi PDI Perjuangan itu.

Hal serupa disampaikan oleh anggota Komisi E DPRD Jatim, Suwandy Firdaus. Ia mengatakan, usulan yang telah masuk akan ditindaklanjuti dan dikawal prosesnya, termasuk hingga ke Gubernur.

“Karena selama ini IHT menjadi momok untuk pengusaha rokok dan pekerjanya, ini perlu kita kawal terus. Saya siap mengawal, dan akan memberi support sampai kalau perlu ke Gubernur,” kata Suwandi. (hk/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.