Puan : PP Tentang PMSE Jangan Sampai Kontraproduktif

Yovie Wicaksono - 11 December 2019
Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto : (Istimewa)

SR, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani memandang terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 tahun 2019 yang mewajibkan pedagang online memiliki izin usaha pada saat ini kurang tepat karena minimnya sosialisasi sehingga meresahkan masyarakat yang sedang memulai bisnis online terutama para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“PP tersebut jangan sampai kontraproduktif menyulitkan pelaku UMKM serta menghambat perkembangan perdagangan secara elektronik (E-dagang) yang sedang tumbuh,” ujar Puan, Rabu (11/12/2019).

Oleh karena itu, DPR mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan dari PP tersebut guna memberikan pemahaman yang baik bagi pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) agar tujuan dari ditetapkannya PP tersebut dapat dicapai secara maksimal.

“DPR meminta kepada Kemendag untuk tidak secara langsung memberlakukan PP tentang PMSE dengan memberikan penetapan waktu, agar masyarakat yang akan melakukan perdagangan secara elektronik dapat memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam PP tersebut,” imbuhnya.

Selain itu, DPR juga mendorong Kementerian Koperasi dan UMKM melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang juga mengatur program pemberdayaan UMKM untuk menyatukan program tersebut dibawah satu pintu guna memudahkan pembinaan dan dukungan pemerintah dalam meningkatkan usahanya. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.