Pernyataan Presiden Tentang Revisi UU KPK

Yovie Wicaksono - 13 September 2019
Presiden Joko Widodo. Foto: (BPMI Setpres)

SR, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan penjelasan mengenai sikap pemerintah terhadap Revisi Undang – Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dimana Presiden telah menandatangani dan mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu (11/9/2019).

“Saya telah mempelajari dan mengikuti secara serius seluruh masukan yang diberikan dari masyarakat, dari para pegiat antikorupsi, para dosen, dan mahasiswa, dan juga masukan dari para tokoh bangsa. Karena itu ketika ada inisiatif dari DPR saat mengajukan RUU KPK, masa tugas pemerintah adalah meresponnya,” ujar Presiden pada Jumat (13/9/2019).

Presiden mengatakan, UU KPK sendiri telah berusia 17 tahun dan perlu adanya penyempurnaan secara terbatas sehingga pemberantasan korupsi bisa berjalan efektif. Pihaknya juga menegaskan akan menjaga agar KPK lebih kuat dibanding lembaga lain dalam pemberantasan korupsi.

“Intinya, KPK harus memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi. Karena itu KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai. Dan harus lebih kuat dibandingkan dengan lembaga lain untuk pemberantasan korupsi,” imbuhnya.

Selain itu, Presiden telah memberikan arahan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) menyampaikan sikap dan pandangan pemerintah terkait substansi revisi UU KPK yang diinisiasi oleh DPR. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.