Pemerintah Tunda Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila

Yovie Wicaksono - 17 June 2020
Menko Polhukam Mahfud MD didampingi Menkumham Yasonna Laoly. Foto : (Super Radio/Niena Suartika)

SR, Jakarta – Pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan meminta DPR untuk berdialog serta menyerap lebih banyak lagi aspirasi dari seluruh elemen masyarakat.

“Kami berdua, saya dan Pak Yasonna, baru saja keluar dari Istana Merdeka, dipanggil Presiden, menyampaikan pandangan dan sikap Pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila,” kata Menko Polhukam Mahfud MD,  Selasa (16/6/2020).

Dijelaskan bahwa Rancangan Undang-undang tersebut adalah usul inisiatif DPR yang disampaikan kepada Pemerintah. “Sesudah Presiden berbicara dengan banyak kalangan dan mempelajari isinya, maka Pemerintah memutuskan untuk menunda atau meminta penundaan kepada DPR atas pembahasan RUU tersebut,” kata Mahfud.

Sementara itu,  Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan Pemerintah sudah membahas dan memperhatikan pandangan-pandangan dari banyak elemen masyarakat yang disampaikan akhir-akhir ini.

“Oleh karenanya, Pemerintah menyampaikan menunda, memberikan kesempatan kepada teman-teman DPR untuk kembali mendengar masukan-masukan dari masyarakat. Kami dari Pemerintah sementara diminta belum mengirimkan, Presiden belum mengirimkan Surat Presiden,” kata Yasonna.

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 masih berlaku, mengikat, dan tidak perlu dipersoalkan lagi. Oleh sebab itu, Pemerintah tetap kepada komitmen pelarangan Komunisme, Marxisme, dan Leninisme.

Mengenai rumusan Pancasila, Pemerintah berpendapat bahwa rumusan Pancasila yang sah adalah rumusan yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang tercantung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

“Harapan kita dengan ini masyarakat bisa kembali duduk dengan tenang, untuk betul-betul melihat substansinya dengan baik. Yang pasti, seperti yang disampaikan Pak Menko bahwa TAP MPRS No. 25 itu, bahkan sudah dipertegas kembali dalam Tap MPR No. 1 Tahun 2003, dia tetap berlaku. Jadi, sebetulnya permasalahan di situ, boleh kita katakan, tidak perlu dikhawatirkan lagi, termasuk mengenai Pancasila itu tetap ada di Pembukaan UUD 1945,” kata Yasonna. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.