PMII Jatim Gelar Aksi saat Pelantikan DPRD Jatim

Yovie Wicaksono - 31 August 2019
PMII Jatim menggelar aksi damai di DPRD Jatim, Sabtu (31/8/2019). Foto : (Super Radio/Fena Olyvira)

SR, Surabaya – Puluhan massa Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur, menggelar aksi damai di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim), bersamaan dengan diadakannya pelantikan 120 anggota DPRD Jatim masa jabatan 2019-2024 di Surabaya, Sabtu (31/8/2019).

Dalam aksinya, PMII menuntut sembilan poin kepada anggota DPRD Jatim yang baru saja dilantik agar segera menyelesaikan permasalahan yang ada di Jatim. Sembilan poin tuntutan tersebut diantaranya adalah untuk menerbitkan peraturan tentang kesejahteraan tenaga pendidik, adanya pengawasan kepada BPJS sebagai fungsi jaminan kesehatan.

“Soal pelayanan kesehatan masyarakat yang masih jauh dari harapan. Sementara iuran BPJS akan diterapkan kenaikan dalam waktu dekat. Kami meminta awasi BPJS sebagai fungsi jaminan kesehatan,” ujar Ketua Umum PKC PMII Jatim, Abdul Ghoni.

Tuntutan selanjutnya ialah mendorong terwujudnya Reforma Agraria sesuai UUPA No.5 Tahun 1960, menolak Revisi Undang-Undang tentang ketenagakerjaan pekerja asing, hapus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait eksploitasi sumber daya alam industri ekstraktif.

“Eksploitasi lingkungan hidup pada kebijakan industri ekstraktif utamanya di sektor pertambangan. Selain kerusakan alam akibat yang ditimbulkan, renggangnya kohesi sosial masyarakat, juga menggeser secara perlahan aktifitas nelayan dan petani karena lahan produktif sudah dialihkan dan diperuntukkan pada pertambangan. Tanah sebagai alat produksi utama yang tersisa dimiliki petani sebagai mata pencaharian perlahan hilang,” imbuhnya.

PMII Jatim juga menuntut untuk diterbitkan PERDA tentang penanggulangan kemiskinan, adanya pengawasan impor bawang putih secara transparan, mendorong terwujudnya PERDA tentang keterbukaan lapangan pekerjaan, dan mendukung segala upaya penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami tidak ingin wakil rakyat yang baru saja dilantik ini nantinya tersandung kasus korupsi, maka dukung segala upaya penguatan KPK,” tandasnya.

Puluhan masa tersebut diterima oleh anggota dewan dari PDI Perjuangan Erma Susanti, Diana Amaliyah, Hari Putri Lestari, serta anggota dewan dari PKB, Hikmah Bafaqih.

“Monggo nanti dijadwalkan, kita membuka satu pertemuan yang lebih kondusif. Sehingga kita bisa membreakdown tuntutan-tuntutan sahabat semua. Karena saya yakin itu juga kondisinya sangat relevan dengan Jawa Timur dan juga tentunya akan menjadi perhatian kami,” ujar Erma. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.