Megawati: Politik Anggaran Harus Jadi Instrumen Keadilan
SR, Nusa Dua – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa politik anggaran harus menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Penegasan tersebut disampaikan Megawati saat membuka secara virtual Bimbingan Teknis (Bimtek) Fraksi PDI Perjuangan se-Indonesia dan Pembekalan KSB DPC Partai di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Jumat (5/6/2026).
“Jaga betul penggunaan APBD. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Setiap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib dikelola transparan, dan benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Megawati.
Presiden ke-5 Republik Indonesia itu mengingatkan seluruh kader partai yang mendapat amanah di lembaga pemerintahan maupun legislatif, bahwa jabatan bersifat sementara, sementara kepercayaan rakyat merupakan modal politik yang harus dijaga sepanjang hayat.
“Jangan biarkan jabatan membuat kader jauh dari rakyat. Jabatan itu sementara, tetapi kepercayaan rakyat adalah kepercayaan yang harus dijaga seumur hidup,” ujarnya.
Dia juga meminta seluruh kader PDI Perjuangan tetap membumi dan hadir di tengah masyarakat untuk memahami persoalan yang dihadapi rakyat secara langsung. Menurutnya, politik akan kehilangan makna apabila para pemimpin tidak memiliki kedekatan dengan masyarakat yang mereka wakili. “Turunlah ke bawah. Politik kemanusiaan menemukan maknanya ketika kita hadir di tengah rakyat,” tegas Megawati.
Dalam kesempatan tersebut, dia menggarisbawahi sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian kader partai, khususnya mereka yang memiliki tanggung jawab dalam perumusan kebijakan dan penganggaran daerah.
Putri Presiden Pertama RI Ir Soekarno itu menekankan pentingnya keberpihakan terhadap petani, nelayan, buruh, dan pelaku ekonomi rakyat melalui kebijakan yang mendukung ketahanan pangan serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Lindungi petani, nelayan, buruh, dan pelaku ekonomi rakyat. Jaga kedaulatan pangan dan tingkatkan UMKM,” tuturnya.
Selain persoalan ekonomi rakyat, Megawati juga memberikan perhatian khusus terhadap isu lingkungan hidup dan perubahan iklim yang dampaknya semakin dirasakan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan harus tetap berjalan, tetapi tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan maupun keberlangsungan sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan masyarakat.
“Perubahan iklim bukan hal biasa. Kader PDI Perjuangan harus menjadi pelopor dalam menjaga ruang hijau, sungai, dan berbagai sumber kehidupan masyarakat. Pembangunan harus berjalan, tetapi tidak boleh merusak alam,” tegasnya.
Megawati menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial masyarakat.
Selain itu, dia mengingatkan pentingnya memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang setara tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi.
Menurutnya, pemerataan pelayanan kesehatan merupakan bagian dari amanat keadilan sosial yang harus diwujudkan melalui kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat. “Kita harus memastikan bahwa setiap warga dapat menerima pelayanan kesehatan yang setara dan maksimal saat mereka membutuhkan,” ujarnya.
Megawati juga menekankan pentingnya membangun kemandirian bangsa di tengah dinamika global yang terus berkembang. Ia mengingatkan bahwa Indonesia harus mampu berdiri di atas kekuatan sendiri dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki. “Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak hidup dari belas kasihan orang lain,” katanya.
Melalui forum Bimtek tersebut, Megawati berharap seluruh kader PDI Perjuangan semakin memperkuat komitmen untuk mengawal kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat, menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran, serta memastikan pembangunan nasional berjalan sejalan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (*/red)
Tags: bimtek, megawati, Nusa Dua, pdip, politik anggaran, superradio.id
Berita Terkait
Tinggalkan komentar
Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.





