Pemerintah Kirim Utusan ke Komisi HAM PBB Terkait Isu Papua

Yovie Wicaksono - 10 September 2019
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto. Foto : (Super Radio/Niena Suartika)

SR, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan  (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan pemerintah Indonesia sudah mengutus Perwakilan Tetap Indonesia (Watapri) ke Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (KT HAM PBB) di Jenewa, Swiss.

“Kita mendapat laporan bahwa di luar negeri banyak informasi-informasi yang tidak benar, distorsi informasi. Informasi ini dikemas, dikembangkan tidak sesuai dengan realita di lapangan.  Watapri kita di PBB, di Jenewa, Pak Hasan Kleib sudah bertemu dengan Komisioner Tinggi HAM untuk menyampaikan kebenarannya,” ujar Wiranto, Selasa (10/9/2019).

Disampaikan bahwa informasi yang beredar di luar negeri mengatakan di Papua dan Papua Barat terjadi banyak pelanggaran HAM, pembunuhan, dan ingin memerdekakan diri dari Indonesia yang dikemas sedemikian rupa.

“Kita harapkan teman-teman media cobalah beritakan hal sebenarnya, terutama yang ke luar negeri jangan sampai kita memberitakan kabar-kabar yang sebenarnya tidak benar. Kita sama-sama punya tugas untuk menyampaikan berita yang benar-benar benar, bukan benar-benar palsu,” jelas Wiranto.

Menurutnya, berita mengenai adanya negara-negara yang sudah mendukung keinginan merdeka Papua dan adanya referendum sudah tidak relevan dengan kondisi hukum nasional dan internasional.

“Saya sampaikan bahwa jalan hukum internasional sudah tertutup, referendum, ingin merdeka itu absurd, sudah tidak relevan lagi dengan kondisi hukum nasional atau internasional. Resolusi PBB No 25/24 sudah final, mengikat bahwa Irian Barat dulu sekarang Papua dan Papua Barat sudah sah menjadi bagian dari NKRI, tidak bisa diganggu gugat. Tidak mungkin kemudian resolusi itu diganti,” kata Wiranto.

Saat ini pemerintah tengah melaksanakan dialog untuk pembangunan Papua dan Papua Barat ke depan, supaya ada akselerasi pembangunan yang dapat mensejahterakan dan memajukan rakyat Papua dan Papua Barat.

“Banyak tokoh-tokoh adat di sana yang memahami bahwa pilihan terbaik adalah tetap mempertahankan NKRI termasuk Papua dan Papua barat untuk bersama-sama membangun NKRI ke depan,” kata Wiranto. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.