SR, Surabaya – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya mencatat, per awal September ini telah menerima sebanyak 3.283 aduan masyarakat terkait posisi desil yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Data itu disampaikan Antiek Sugiharti Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Surabaya saat mengisi program talkshow Semanggi Suroboyo di Radio Suara Surabaya, Jumat (4/9/2026).

“Kami saat ini, sampai dengan bulan ini kami bisa menerima sekitar 3.283 aduan. Nah, keluhan ini kemudian dari hasil outreach (penjangkauan) kami usulkan untuk pemutahiran ke pusat,” kata Antiek.

Aduan itu datang dari berbagai kanal, mulai warga yang datang langsung, laporan melalui kelurahan dan kecamatan, hingga kanal pengaduan milik Pemerintah Kota Surabaya. “Baik langsung kepada kami. Ada yang melalui kelurahan, kecamatan, ada yang melalui Hotline Bapak Wali Kota,” ujarnya.

Meski demikian, ia menjelaskan kalau setiap laporan yang masuk tidak serta-merta membuat posisi desil warga langsung berubah. Dinsos lebih dahulu melakukan pengecekan kondisi riil warga di lapangan, untuk memastikan apakah data tersebut memang tidak sesuai.

Kelurahan juga dapat melakukan pengecekan apabila menerima keluhan langsung dari masyarakat. Dalam prosesnya, verifikasi dapat melibatkan RT/RW hingga Kader Surabaya Hebat (KSH).

“Tim profil kami langsung ke lapangan, ada yang bersama dengan kelurahan, ada yang dari tim kami secara langsung. Karena kelurahan juga mendapatkan keluhan dia bisa juga melakukan secara langsung,” jelasnya.

Dari 3.283 aduan yang telah diproses itu, Kadinsos menyebut hasil pemutakhiran tidak seluruhnya membuat posisi desil warga turun. Dari angka itu, sebanyak 1.845 warga mengalami penurunan desil. Bahkan, 345 warga justru mengalami kenaikan.

“Nah itu dari total 3.283 aduan yang kami sampaikan sanggahan, yang justru naik desilnya itu 345. Yang turun desilnya ada 1.845, dan ada yang tetap itu 1.093,” ungkapnya.

Karenanya, Antiek menegaskan, angka itu menunjukkan bahwa pengajuan sanggahan tidak otomatis membuat posisi desil seseorang turun. Dinsos juga tidak memiliki kewenangan untuk langsung mengubah posisi desil warga.

“Kami mengusulkan, menyampaikan, tetapi proses pendesilannya menjadi kewenangan di pusat. Jadi tetep turunnya seperti itu,” katanya.

Menurut Antiek, Dinsos pada dasarnya merupakan pengguna atau user data desil yang diterima dari pemerintah pusat, untuk menjalankan berbagai program intervensi sosial.

Untuk data triwulan ketiga 2026, Dinsos Surabaya menerima data warga pada kelompok desil 1 sampai 5. Menurutnya, bantuan sosial dari Kementerian Sosial umumnya menggunakan data desil 1 sampai 4. Sementara untuk BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), cakupannya dapat sampai desil 5.

Namun, Dinsos tetap melakukan pemadanan dengan data kemiskinan milik Pemkot Surabaya, untuk melihat kesesuaian kondisi warga di lapangan. Hasilnya, Antiek mengakui pada triwulan ketiga ini cukup banyak ketidaksesuaian.

“Nah, apa yang kami lakukan? Setelah kami memadukan melihat data di desil 1 sampai 5 yang dia sejahtera, apa yang harus kami lakukan? Maka kami melakukan cek lagi di lapangan bersama teman-teman di Kelurahan,” ucapnya.

Untuk kondisi tersebut, Dinsos kembali melakukan pengecekan by name by address di lapangan sebelum mengusulkan pemutakhiran ke pemerintah pusat.

“Kalau sejahtera maka langkah apa yang harus kita lakukan? Maka kami juga akan mengusulkan untuk keluarkan dia dari desil 1 sampai 5,” jelas Antiek.

Hal yang sama dilakukan terhadap warga miskin atau pramiskin yang justru tercatat pada desil lebih tinggi. “Kami juga melakukan cek lapangan untuk mengusulkan kembali bahwa yang bersangkutan ini tidak sesuai dengan kondisi riilnya,” ujarnya. (*/red)

 

 

Tags: desil, dinsos surabaya, sanggah, superradio.id