Para Tokoh Senior Bangsa Sampaikan Kritik terhadap Pemerintah 

Yovie Wicaksono - 27 August 2021
Sejumlah Tokoh Senior dari Kalangan Intelektual, Mantan Pejabat, dan Aktivis Masyarakat Sipil Melaksanakan Dialog Kebangsaan bersama Menko Polhukam, Mahfud MD. Foto : (Super Radio/Niena Suartika)

SR, Jakarta – Sejumlah tokoh senior dari kalangan intelektual, mantan pejabat, dan aktivis masyarakat sipil melaksanakan dialog kebangsaan bersama Menko Polhukam, Mahfud MD untuk mendengarkan masukan sekaligus menjelaskan pilihan kebijakan yang ditempuh pemerintah, khususnya di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Mereka yang hadir antara lain Emil Salim, Kuntoro Mangkusubroto, Goenawan Mohamad, Abdillah Toha, Bagir Manan, Faisal Basri, dan Laode M. Syarief. Hadir pula Erry Riyana Hardjapamekas, Muhammad Nuh, Rhenald Kasali, Halim Alamsyah, Alwi Shihab, Nadirsyah Hosen, Al Hilal Hamdi, Khairil Anwar Notodiputro, dan Hikmahanto Juwana.

“Saya tahu para senior dan sahabat semua adalah orang-orang yang sikapnya jelas terhadap upaya perbaikan bangsa, karena itu saya ingin banyak mendengar tentang apa saja yang perlu menjadi catatan penting saya, baik terkait penegakan hukum, politik, maupun masalah keamanan, dan masalah-masalah lain yang mungkin perlu ditangani pemerintah” ujar Mahfud, Jumat (27/8/2021).

“Apa yang disampaikan, baik itu kritik, keluhan, atau masukan, pada umumnya senada, dan sebagian besar sudah diketahui pemerintah. Masalahnya sekarang, kita harus menemukan peta jalan untuk mengurai dan membenahi semua masalah itu, dan untuk itu kontribusi dari bapak-bapak sangat diperlukan,” sambungnya.

Para tokoh secara bergantian menyampaikan pandangan sekaligus masukan kepada pemerintah melalui Mahfud MD. Emil Salim pun mempertanyakan sikap pemerintah yang merencanakan anggaran besar untuk persenjataan dan pemindahan ibu kota, di saat keuangan negara sedang mengalami tekanan yang berat.

“Saya berempati dengan Menteri Keuangan yang pusing kepala, tetapi banyak dari teman-teman kita di departemen kurang paham bahwa pengeluaran menjadi terbatas sehingga berbagai pengeluaran seperti pembelian senjata, ibu kota negara dan macam-macam, berjalan seolah-olah keuangan itu tersedia banyak, padahal tidak. Ini bakal menyulitkan pengelolaan keuangan negara,” ujar Emil yang juga adalah ekonom senior dan Guru Besar UI.

Mantan anggota DPR Abdillah Toha yang selama ini dikenal sebagai pendukung Presiden Jokowi juga mengkritik berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat.

“Periode kedua ini banyak hal yang menjadi tanda tanya besar. Saya ingin kasih contoh satu, KPK. Kita bingung orang-orang yang berprestasi luar biasa di KPK itu tetap diberhentikan, dan tidak ada tindak lanjut dari Presiden,” ujar politisi senior yang juga salah satu pendiri Partai Amanat Nasional ini.

Masukan soal penanganan pandemi disampaikan oleh mantan Menteri Pertambangan dan Energi, Kuntoro Mangkusubroto. Menurutnya, hasil yang dicapai dalam penanganan pandemi sejauh ini cukup baik, namun tidak dilakukan secara sistem melalui pendekatan organisasi yang benar.

“Cara kerja yang organized, yang sudah disiapkan pendahulu sebelumnya ditinggalkan, atas nama kecepatan. Bagus, tapi governancenya tidak. Saat pandemi ini puncaknya, tidak ada satu organisasi yang permanen untuk menangani, padahal masalahnya makin serius. Akumulasi informasi yang menjadi pengetahuan, tidak akan terjadi kalau tidak ada organisasi,” ujar mantan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan itu.

Sedangkan pengamat ekonomi, Faisal Basri menyoroti beberapa persoalan hukum di bidang ekonomi. Menurutnya, ekonomi akan survive kalau penegakan hukumnya baik.

“Saya terkejut dengan misalnya dibebaskannya kewajiban membangun kebun untuk gula rafinasi, sehingga kita mendengar keluhan dari industri makanan minuman, mereka sangat terganggu. Di Jawa Timur, tidak ada pabrik yang memproduksi gula rafinasi, kita menunggu kehancuran pabrik gula nasional,” kata Faisal.

Mantan komisioner KPK, Laode M. Syarief menilai ada kecenderungan ruang publik menjadi menyempit dan sulit menyampaikan aspirasi ke pemerintah.

“Teman-teman yang seharusnya ada di pemerintahan, aksesnya mejadi sangat terbatas. Yang sering berkomunikasi dengan publik hanya Professor Mahfud, yang lain tidak pernah membuka komunikasi. Dulu, kita bisa bersilaturahmi menyampaikan kalau merasa kurang nyaman terhadap suatu kebijakan,” ujar Laode. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.