Mahfud MD: Tangani Bencana dengan Kolaborasi Pentahelix

Yovie Wicaksono - 24 February 2022
Menko Polhukam, Mahfud MD. Foto : (Super Radio/Niena Suartika)

SR, Jakarta – Menghadapi bencana non alam seperti Covid-19, tidak mungkin hanya dilakukan pemerintah. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, kolaborasi dengan beberapa pihak atau pendekatan pentahelix menjadikan penanggulangan bencana akan berlangsung lebih efektif dan efisien, seperti untuk menghindari disinformasi terkait Covid-19.

Hal ini ditegaskan Mahfud MD dalam Rakor Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2022 yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rabu (23/2/2022). 

“Kolaborasi pentahelix atau pihak yang memiliki peran, kepentingan yang terdiri dari pemerintah, akademisi, pelaku dunia usaha, masyarakat, dan media menjadikan penanggulangan bencana akan berlangsung lebih efektif dan efisien. Selain itu, perlu sinergi regulasi cepat antara pemerintah pusat, BNPB, dan Kementerian terkait guna memangkas birokrasi untuk penyaluran bantuan kebencanaan,” kata Mahfud.

Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen kuat untuk mengatasi bencana yang bersifat non alam tersebut semata-mata demi penyelamatan rakyat yang merupakan asas tertinggi di dalam menghadapi pandemi. 

“Tentu setiap tindakan pemerintah harus berdasar hukum, tetapi hukum itu tidak selalu tersedia, kadangkala hukum yang diperlukan tidak ada, kadangkala ada hukumnya, dalam arti normatifnya tetapi tidak bisa dipakai,” ujar Mahfud. 

Dalam keadaan demikian, lanjut Mahfud, muncul asas bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Artinya jika keselamatan rakyat menuntut, maka pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan rakyat, bahkan kalau perlu tanpa melalui aturan hukum karena keadaannya darurat. 

“Oleh sebab itu, kita bisa meminjam istilah yang dikemukakan Cicero, filsuf berkebangsaan Italia yang pernah mengatakan “Salus populi suprema lex esto” keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara. Apa artinya itu? Sekurang kurangnya ada tiga; pertama semua hukum yang ada di suatu negara harus dibuat untuk kesejahteraan atau keselamatan rakyat,” katanya. 

Selanjutnya, kata Mahfud, jika hukumnya tidak ada atau yang ada tidak efektif, maka supaya dibuat hukum-hukum yang secara cepat bisa mengatasi masalah, misalnya dalam konteks Pandemi Corona Virus Diseases 19 pemerintah membuat Perpu, menurut Mahfud, itu hukum yang langkah-langkah cepat karena hukumnya tidak ada. 

“Maka ukuran yang ketiga jika hukum tidak ada ya dibuat hukumnya secara cepat yang mungkin tidak ikut prosedur biasa bahkan kalau tindakan cepat diperlukan hukumnya belum ada pun segera dilakukan tindakan. Itu adagium yang berlaku secara universal, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia asas hukum mengatakan begitu, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Sama misalnya di dalam agama, maqashid asy syari’ah, maksud turunnya aturan-aturan itu untuk keselamatan rakyat untuk Maslahah Mursalah, itulah padanan dari Salus populi suprema lex esto,” kata Mahfud. 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menjelaskan, adagium Salus Populi Suprema Lex Esto itu bukan semata-mata sebagai slogan tanpa makna. Namun, adagium itu harus menjadi manifestasi keprihatinan, kepedulian, sekaligus tanggungjawab kita bagi keselamatan manusia. 

“Keselamatan adalah hak masyarakat dan pemerintah harus mampu memberi jaminan atas keselamatan rakyat tersebut. Namun masyarakat juga harus mendukung perwujudan keselamatan atas dirinya, sehingga apapun upaya untuk mewujudkan keselamatan masyarakat perlu mendapat dukungan bersama,” katanya.

Dalam penanggulangan bencana, menurut Mahfud, masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan maupun landasan hukumnya. Dalam hal ini, tambah Mahfud, prinsip dasar yang dibangun dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat serta harus ada koordinasi dan keterpaduan dengan memperhatikan asas Salus populi suprema lex esto tersebut. 

“Perwujudan hak ini selaras dengan bunyi Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa salah satu penanggulangan bencana harus dilakukan berdasarkan kebutuhan aspek sosial budaya masyarakat,” kata Mahfud MD. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.