Khofifah : Pejabat Pemerintah Harus Mampu Perbaiki Sistem

Yovie Wicaksono - 7 December 2019
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Foto : (Humas Pemprov Jatim)

SR, Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pejabat pemerintah diharapkan mampu mengoptimalkan dan memperbaiki sistem, sehingga dapat mendukung terwujudnya kinerja yang lebih efektif, efisien, inovatif dan pelayanan publik yang prima, tidak hanya sekedar mengandalkan kemampuan manajemen untuk dapat mengelola organisasi secara normatif dan administratif.

“Perkembangan teknologi di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berkembang begitu pesat dimana teknologi dan inovasi terus bergerak begitu dinamis. Perkembangan teknologi tersebut membuat akses ke belahan dunia lain dapat dilakukan tanpa batas ruang dan waktu,” ujar Khofifah saat Penutupan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXV  Provinsi Jawa Timur Tahun 2019, di Kantor BPSDM Jatim, Jumat (6/12/2019).

Dikatakannya, perkembangan dan kemajuan TIK tersebut mendorong munculnya perubahan dan pergeseran penggunaan media tradisional menjadi media berbasis digital. Ketersediaan infrastruktur dan akses layanan membuat pengguna media digital dapat melakukan aktivitas yang beragam sesuai kebutuhan.

“Hal ini juga didukung dengan perkembangan konten media digital di internet baik sebagai media informasi, e-commerce, social networking, dan lainnya yang terus berkembang dan dapat diakses oleh siapa saja, anytime and anywhere, dalam rangka mengantisipasi terjadinya disrupsi teknologi, yang kita kenal sebagai revolusi industri 4.0,” tambahnya.

Kepala Lembaga Administrasi Negara RI, Adi Suryanto mengatakan, tuntutan masyarakat saat ini semakin kompleks dan sebagai aparatur sipil negara juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang tidak kecil. Apalagi pemerintah ingin mewujudkan birokrasi berkelas dunia tahun 2024 sesuai dengan target RPJMN.

“Kita butuh suatu ikhtiar yang terus-menerus bagaimana caranya agar kemudian kita bisa memperbaiki banyak faktor, dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi yang intinya kualitas birokrasi itu sangat ditentukan oleh kualitas aparatur sipil negaranya,” katanya.

Plt Kepala BPSDM Prov Jatim, Budi Santosa mengatakan, diklat diikuti 59 orang yang berasal dari Kejaksaan Agung RI 2 orang, dari LPP TVRI 1 orang, Kemenristekdikti 2 orang, Prov Jatim 9 orang, Prov Kalimantan Barat, Prov Papua 1 orang, kabupaten/kota Prov Jatim 9 orang dan kabupaten kota di luar Prov Jatim sebanyak 34 orang. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.