SR, Surabaya — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur menegaskan Perubahan APBD (P-APBD) Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 harus diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar besarnya anggaran maupun tingginya tingkat serapan.

Hal tersebut disampaikan Diana AV Sasa, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Selasa (18/8/2026), saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Gubernur atas Raperda Perubahan APBD 2026.

Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi kinerja ekonomi Jawa Timur. Pada Semester I 2026, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,84 persen, tertinggi di Pulau Jawa, sementara tingkat kemiskinan turun dari 9,30 persen menjadi 9,06 persen.

Namun, Fraksi mengingatkan capaian makroekonomi tersebut harus diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“APBD bukan sekadar deretan angka. Di balik setiap angka ada kebutuhan, ada harapan, dan ada kehidupan rakyat,” tegas Diana.

Dalam P-APBD 2026, Pendapatan Daerah naik sekitar Rp183,78 miliar menjadi Rp26,49 triliun. Sementara Belanja Daerah meningkat jauh lebih besar, sekitar Rp2,64 triliun menjadi Rp29,87 triliun.

Soroti Target PAD

Fraksi PDI Perjuangan memberi perhatian pada target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp17,64 triliun, yang menurut catatan Badan Anggaran masih sekitar 4,4 persen lebih rendah dibandingkan realisasi PAD 2025 sebesar Rp18,44 triliun.

Fraksi meminta Pemerintah Provinsi menjelaskan rasionalitas penetapan target tersebut: apakah merupakan bentuk kehati-hatian dalam perencanaan atau masih terdapat potensi pendapatan yang belum dioptimalkan.

Fraksi mendukung optimalisasi PAD melalui digitalisasi, perbaikan tata kelola, intensifikasi dan ekstensifikasi, serta penguatan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.

“Meningkatkan pendapatan daerah tidak boleh berarti menambah beban masyarakat,” ujar anggota Komisi D itu.

Belanja Modal Naik, Realisasi Masih Rendah

Fraksi juga mengapresiasi peningkatan Belanja Modal dari sekitar Rp1,09 triliun menjadi Rp2,16 triliun, termasuk anggaran Jalan, Jaringan dan Irigasi yang melonjak dari sekitar Rp183 miliar menjadi Rp999 miliar.

Namun, hingga Semester I 2026, realisasi Belanja Modal baru mencapai 16,37 persen, sementara Belanja Modal Gedung dan Bangunan baru 3,85 persen.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pemerintah memiliki waktu yang semakin terbatas untuk merealisasikan tambahan anggaran.

“Percepatan memang diperlukan. Tetapi cepat tidak boleh berarti tergesa-gesa. Jangan sampai mengejar serapan justru mengorbankan kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas,” kata Diana.

SiLPA Rp3,38 Triliun Harus Jadi Evaluasi

Catatan penting lainnya adalah besarnya SiLPA hasil audit BPK yang mencapai Rp3,38 triliun, jauh di atas proyeksi awal sekitar Rp925,91 miliar.

Fraksi menilai selisih tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD.

Penggunaan SiLPA sebagai sumber pembiayaan P-APBD dapat dilakukan, tetapi pemerintah harus memastikan program yang dibiayai benar-benar siap dilaksanakan dan memiliki jadwal penyerapan yang terukur.

“Jangan sampai uang yang tahun lalu tidak terserap, dimasukkan kembali dalam anggaran tahun ini, lalu pada akhir tahun kembali menjadi SiLPA. Uang yang tersedia harus berubah menjadi pelayanan, pembangunan, dan manfaat bagi rakyat,” tegas Diana.

Anggaran Harus Diukur dari Hasil

Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan bahwa besarnya alokasi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur belum otomatis menunjukkan keberhasilan kebijakan.

Dalam P-APBD 2026, belanja fungsi pendidikan mencapai Rp9,536 triliun, kesehatan Rp6,183 triliun, dan infrastruktur Rp8,277 triliun.

Karena itu, ukuran keberhasilan harus bergeser dari sekadar input dan tingkat serapan menuju output dan outcome.

“Pertanyaannya bukan hanya berapa uang yang dibelanjakan. Yang lebih penting, apa yang berubah setelah uang itu dibelanjakan. Apakah sekolah semakin baik, layanan kesehatan semakin mudah, dan infrastruktur benar-benar memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Fraksi juga meminta percepatan penyaluran Bantuan Sosial sebesar Rp180,67 miliar dan Bantuan Keuangan agar benar-benar sampai kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Fraksi PDI Perjuangan turut memberikan perhatian khusus terhadap penyelesaian komponen Tunjangan Profesi Guru dalam THR dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 sekitar Rp274,57 miliar bagi guru yang memenuhi persyaratan.

Menurut Fraksi, persoalan tersebut bukan semata persoalan administrasi anggaran, melainkan menyangkut hak guru yang harus diselesaikan pemerintah.

Dukung P-APBD dengan Catatan Pengawalan

Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan mendukung Raperda Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Fraksi sekaligus mendukung catatan dan rekomendasi Badan Anggaran DPRD Jawa Timur serta meminta Pemerintah Provinsi menindaklanjutinya secara konsisten dan terukur.

“Rakyat tidak menilai APBD dari tebalnya dokumen dan tidak hidup dari persentase serapan. Rakyat merasakan jalan yang dibangun, sekolah yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang semakin mudah, bantuan yang sampai tepat waktu, serta kesempatan hidup yang semakin baik. Itulah ukuran keberhasilan anggaran,” pungkas Diana. (*/red)

Tags: Diana Sasa, fraksi PDIP, P-APBD Jatim, superradio.id