Dispendik Surabaya Diminta Pertimbangkan Rencana Pembukaan Sekolah

Yovie Wicaksono - 4 August 2020
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Agatha Retnosari. Foto : (Istimewa)

SR, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) berencana memulai Proses Belajar Mengajar (PBM) di sekolah bagi siswa jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dimana untuk tahap awal, akan dimulai di 21 SMP, baik itu swasta maupun negeri yang mewakili 5 wilayah sekolah di Surabaya sebagai pilot project.

Terkait hal tersebut, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Agatha Retnosari mengaku menerima banyak pengaduan dari para orangtua wali murid SMP di mana sekolah anak-anak mereka akan dibuka kembali oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

“Para wali murid ini mengajukan keberatan anak-anak mereka masuk ke sekolah di masa pendemi, meski menurut Pemkot, Surabaya sudah mulai menurun angka kasus baru Covid, bahkan ada peningkatan dalam persentase kesembuhannya,” ujar politisi PDI Perjuangan ini, Selasa (4/8/2020).

Menanggapi keresahan para wali murid ini, Agatha meminta kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk mempertimbangkan kembali kebijakan pembukaan sekolah.

“Selama belum ada obat dan vaksin untuk Covid-19, ada baiknya Dinas Pendidikan Kota Surabaya menyediakan beberapa skenario terkait dengan pelaksanaan sekolah,” ujarnya.

Menurut anggota DPRD Provinsi Jatim dapil Surabaya  ini, dinas pendidikan bisa membuat skema yang fleksibel. Jika memang sekolah akan dibuka dengan protokol covid yang ketat sekalipun, harus disediakan opsi pembelajaran online (jarak jauh).

Kemudian, dinas pendidikan juga harus bisa menyediakan solusi terbaik bagi orangtua yang merasa anaknya lebih baik masuk sekolah dan bagi orangtua yang merasa masih khawatir anaknya masuk sekolah.

Agatha tak menampik bahwa ada beberapa kendala terkait pembelajaran online, seperti tidak semua orang tua mampu menyediakan gawai bagi setiap anaknya untuk dapat mengikuti pembelajaran online, harga kuota internet yang bagi sebagian warga Surabaya dirasa menjadi beban, serta kekhawatiran orang tua yang harus bekerja dan tak bisa mengawasi penggunaan gawai anak-anak mereka.

Terkait hal tersebut, pihaknya memberikan beberapa alternatif solusi yang bisa dilakukan para pemangku kebijakan, seperti bekerjasama dengan televisi lokal yang ada di Surabaya untuk menayangkan dan me-relay konten pembelajaran sesuai dengan materi kurikulum dan tingkat sekolah masing-masing anak.

“Metode pembelajaran disesuaikan dengan kondisi pendemi yang ada. Misalkan diberi tugas membaca dan membuat rangkuman materi, bisa tulis tangan lalu di foto dan dikirim melalui email atau dikirim ke sekolah jika memang tidak punya komputer, laptop atau handphone,” katanya.

Selain itu juga bisa bekerjasama dengan provider penyedia layanan internet untuk memberikan CSR nya sebagai upaya mendukung usaha mencerdaskan kehidupan bangsa ataupun CSR perusahaan-perusahaan untuk menyediakan gawai murah berkualitas bagi anak didik yang telah dilengkapi dengan aplikasi parenting guide guna membatasi anak agar tidak mengakses konten-konten sensitif.

“Dinas Pendidikan Kota Surabaya hendaknya berani mengambil terobosan kebijakan dalam era disrupsi yang dipercepat oleh pendemi wabah Covid-19 ini. Jika perlu bekerjasama dengan kampus-kampus teknologi untuk mengembangkan sistem Aplikasi Ramah Anak,” tandasnya. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.