Dana Hibah Museum SBY Batal, Deni : Alihkan untuk Rakyat

Yovie Wicaksono - 23 February 2021
Maket museum dan galeri seni SBY-Ani. Foto: (Humas Pemkab Pacitan)

SR, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) akhirnya membatalkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Pacitan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, sebesar Rp9 miliar yang rencananya akan diberikan ke Yudhoyono Foundation, lembaga yang didirikan AHY untuk pembangunan Museum SBY-Ani.

DPRD Jawa Timur pun menilai bahwa langkah tersebut sudah tepat dan dana itu diminta untuk dialihkan membantu rakyat Pacitan.

“Sangat tepat jika dana hibah APBD dari duit rakyat Rp9 miliar untuk Yudhoyono Foundation yang didirikan Mas AHY itu dibatalkan. Saya mengapresiasi keputusan Bu Khofifah, meskipun terlambat dan setelah mendapat sorotan baru dibatalkan,” ujar anggota DPRD Jatim, Deni Wicaksono, Selasa (23/2/2021).

Deni mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, terutama rakyat Pacitan, yang bersama-sama mendesak Pemprov Jatim dan Pemkab Pacitan untuk membatalkan pemberian dana hibah APBD tersebut.

Anggota Komisi E DPRD Jatim ini juga mendesak agar dana hibah tersebut tidak ditarik ke provinsi, melainkan dialihkan untuk kepentingan rakyat Pacitan.

“Jadi bukan ditarik ke provinsi, tapi saya akan perjuangkan dananya digunakan untuk membantu rakyat Pacitan, misalnya membantu pendidikan, kesehatan, dan pembangunan SDM secara luas,” ujarnya.

Menurut Deni, hal itu sangat penting mengingat masyarakat Pacitan butuh banyak perhatian langsung. Terlebih, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pacitan masih rendah, yaitu 68,39. IPM Pacitan termasuk yang terendah di Mataraman, kawasan barat Jawa Timur dan berada di bawah rata-rata standar Jatim yang sebesar 71,71.

“IPM ini menunjukkan indikator pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, terkait lama hidup, pengetahuan, dan standar hidup. Makanya ini sangat penting membantu SDM Pacitan. Apalagi kemiskinan di Pacitan termasuk tertinggi di Jatim, dan pendapatan per kapitanya di bawah rata-rata,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

“Jadi dana Rp9 miliar itu tetap harus untuk rakyat Pacitan, hanya saja bentuknya lain, kalau sebelumnya untuk bangun museum perseorangan, ke depan manfaatnya bisa langsung dan lebih luas dirasakan rakyat,” imbuh Deni.

Sekedar informasi, pembatalan dana hibah tersebut sesuai surat dari Pemprov Jatim yang ditandatangani Sekretaris Daerah Pemprov Jatim, Heru Tjahjono nomor 910/3050/201.2/2021, tentang penarikan kembali bantuan keuangan khusus Kabupaten Pacitan pada perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun Anggaran 2020.

Sekdaprov Jawa Timur Heru Tjahjono mengatakan, alasan penarikan dana hibah itu karena anggaran tersebut tak kunjung dipergunakan sebagaimana mestinya.

“Kami tarik karena tidak dipergunakan, dananya dikembalikan lagi ke rekening Pemprov Jatim,” ujarnya, Senin (22/2/2021). (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.