SR, Surabaya – Sekolah Perempuan (Sekoper) yang diinisiasi Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) telah mencetak aktivis perempuan aktivis perempuan yang berani memperjuangkan program-program inklusif dalam rencana pembangunan daerah.

Hal ini diakui perwakilan Kantor Bappeda Gresik dan Lumajang dalam seminar bertajuk “Mewujudkan Ekosistem Pembangunan Inklusif: Menautkan Peran Multipihak dalam Perencanaan Pembangunan yang Berperspektif GEDSI” di Hotel Bisanta Bidakara Surabaya, Kamis (27/11/2025).

GEDSI  singkatan Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI), adalah sebuah konsep pembangunan yang mengedepankan prinsip kesetaraan perempuan (gender), penyandang disabilitas dan kelompok-kelompok rentan yang terpinggirkan.

Kabid Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Gresik Hufan Nurdianto menjelaskan telah menerima masukan dari aktivis “Sekoper” sehingga telah sektor inklusif masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gresik 2025-2030. “Sampai 2030 arah kebijakan terkait GEDSI adalah perwujudan ekosistem pembangunan setara dalam seluruh kebijakan pembangunan baik di tingkat daerah hingga desa,” ungkapnya.

Hal serupa disampaikan perwakilan Bapeda kabupaten lumajang Felicia faustina. Ia menjelaskan, berkat dampingan KPS2K, pihaknya mengetahui persoalan yang terjadi di wilayah yang belum terjangkau. Akhirnya terbentuk pos pengaduan, sekolah perempuan (sekoper), hingga penguatan pembangunan daerah berbasis Gedsi.

“Banyak masukan dari masyarakat yang sebelumnya nggak berani jadi berani melapor. Dari pihak desa jadi merasa terbantu. Ada pendataan kependudukan, jadi teman teman ‘Sekoper’ dengan inisiasi KPS2K,” tuturnya.

“Tantangan yang harus kami minimalisir adalah GEDSI masih dalam dokumennya saja implementasinya belum berbasis GEDSI. Kita perlu meningkatkan kapasitas perangkat desa, lalu ada penelitian kajian kalau di kami belum optimal,” imbunnya.

3 Aspek Penting

Sementara itu Direktur KPS2K Iva Hasanah menerangkan pihaknya selalu terbuka menerima masukan untuk perbaikan metode GEDSI. Karena itu, secara berkala KPS2K mengundang diskusi terbuka berbagai pihak: pemerintah, akademisi, hingga masyarakat sipil, untuk saling berbagi cerita dan strategi mewujudkan pembangunan inklusif.

“KPS2k itu sebuah inti atom yang pengennya kita bangun bersama-sama. Mari kita bicarakaan perencanaan dalam situasi kenyataan. Kami ingin berbagi skill itu dalam dunia perencanaan birokrat, bagaimana merancang jauh ke depan,” ujarnya dalam seminar.

Iva pun menegaskan pentingnya suara kelompok rentan untuk pembangunan. Menurutnya ada 3 hal penting yang harus ada. Yakni rekognisi, representasi, dan redistribusi.

Rekognisi adalah pengakuan terhadap identitas, pengalaman, dan perbedaan kelompok yang seringkali termarginalkan. Pendekatan ini menekankan bahwa ketidakadilan muncul bukan hanya dari ketimpangan ekonomi. Tapi juga dari tidak diakuinya identitas dan martabat kelompok tertentu.

Selanjutnya, representatif yang merupakan keterwakilan dalam proses pengambilan keputusan hingga kebijakan. Dimana kelompok marginal juga punya hak dan ruang yang sama untuk didengar dan punya daya pengaruh.

Dan terakhir, redistribusi yang menjamin akses pada sumber daya, dan peluang secara lebih adil. Iva pun menyoroti pentingnya 3 aspek tersebut agar kelompok marginal tak hanya diakui melainkan punya peran bermakna dan memutus stigma.  (hk/red)

 

 

 

 

 

Tags: gedsi, Kelompok rentan, KPS2K, Sekolah perempuan, superradio.id