Bagikan Kerang di CFD, Aktivis Mahasiswa Ikut Aksi Tolak Reklamasi Pantai Surabaya

Rudy Hartono - 25 August 2024
Aktivis mahasiswa ITS saat membagikan cangkang kerang kepada pengunjung car free day Taman Bungkul Surabaya, Minggu (25/8/2024). (foto: dok amps)

SR, Surabaya – Aliansi Masyarakat Peduli Surabaya kembali melakukan aksi kampanye tolak Reklamasi di dua titik lokasi, Minggu (25/8/2024). Yakni di arena car free day (CFD) di Taman Bungkul dan Wisata Kota Lama (WKL) Surabaya.

Di arena CFD Taman Bungkul, salah seorang mahasiswa  Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) selain ikut membentangkan spanduk dan poster berbunyi “Tolak Reklamasi”, “Surabaya Butuh Walikota Pro Rakyat. Tolak Reklamasi!”, dan “Laut SurabayaTidak Dijual!”.  Mereka juga membagi-bagikan cangkang kerang kepada masyarakat pengunjung CFD di Taman Bungkul Surabaya.

Awalnya banyak pengunjung CFD menghindar atau menolak pemberian cangkang kerang karena tidak mengerti maksud aksi itu. Sambil membagikan  cangkang kerang, aktivis itu menjelaskan bahwa aksi ini bentuk keprihatinan terhadap PSN di Surabaya berupa reklamasi pesisir pantai Surabaya. Reklamasi itu bisa merusak lingkungan dan juga berdampak pada pendapatan nelayan setempat.

“Saat aksi terkonfimasi  bahwa masih banyak warga yang tidak tahu adanya PSN di Surabaya berupa reklamasi pesisir pantai Timur hingga Utara Surabaya. Mereka pastinya juga tidak tahu apa akibat atau dampak buruk dari reklamasi pantai itu,” kata Primo Rajendra, aktivis ITS usai aksi.

Karena itu, ia sepakat bergabung dengan AMPS untuk mengkampanyekan kepada masyarakat akan adanya rencana PSN berupa reklamasi Surabaya Water Land (WSL) untuk reklamasi pesisir mulai Pantai Kenjeran hingga pantai Rungkut, yang akan digunakan untuk kawasan hiburan dan pemukiman rumah mewah.

“Soal mengapa kami membagikan cangkang kerang. Dulu sebelum ada mata uang, masyarakat pesisir pantai menggunakan cangkang kerang sebagai alat tukar dalam perdagangan,” terang Primo.

Aksi Aliansi Masyarakat Peduli Surabaya di Wisata Kota Lama Surabaya, Minggu (25/8/2024)

Dalam catatan Primo, kondisi mangrove Surabaya cukup merisaukan. Ia mengklaim saat ini luasan mangrove Surabaya hanya sekitar 1500 hektare dari semula ada 3.000 hektare. “Bahkan, saat ini saja mangrove Surabaya tengah menghadapi  sedimentasi serius  berupa lumpur dan pasir dari aliran sungai. Ini saja sudah akan mengurangi luasan hutan mangrove surabaya. Apalagi jika reklamasi oleh PSN terjadi, semakin kompleks masalahnya,” tandasnya.

Lebih jauh dikatakan ekosistem mangrove mempuyai arti penting bagi lingkungan dan juga perekonomian masyarakat nelayan. Bagi lingkungan, mangrove  menahan laju abrasi air laut dan menahan banjir maupun ancaman tsunami. Selain itu hutan mangrove menjadi habitat kehidupan biologi laut tempat berkembang biaknya aneka jenis ikan sebagai mata rantai makanan pada ekosistem mangrove.

Sebagai perekonomian masyarakat pantai, beberapa jenis ikan, udang, dan kerang-kerangan menjadi komoditas yang menjadi penghidupan nalayan. Jika mangrove hilang, maka nelayan akan dipaksa berlayar jauh ke tengah laut mencari ikan sebagai mata pencaharian keluarga.

“Maka dari itu, masyarakat pesisir pantai Surabaya menolak reklamasi PSN itu. Namun mereka butuh dukungan semua pihak yang peduli lingkungan dan peduli kehidupan nelayan untuk menyuarakan aksi ini,” harap Primo.

Pemerintah Tidak Transparan

Aksi aktivis ITS itu didukung salah seorang Dewan Pakar Ikatan Alumni (IKA) ITS, Ali Yusa, bahwa kerap kali Pembangunan oleh pemerintah pusat atau daerah dilakukan  secara diam diam. Itu dilakukan untuk meminimalisir  resistensi atau penolakan .

“Saya pikir Pemkot, Pemprov Jatim dan anggota DPRD kota dan provinsi seharusnya juga menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tranparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan mutlak wajib di ketahui masyarakat,” kata Ali Yusa.

Dikatakannya bahwa pembangunan empat pulau reklamasi ini sangat menciderai kota Surabaya sebagai Kota Maritim. Pasalnya banyak yang dirugikan karena  PSN itu benar benar akan menghancurkan ekologi di pesisir Surabaya.

“Saya meyakini PSN itu justru akan menurunkan pendapatan asli daerah (PAD) kota Surabaya  dari carbon trading, belum lagi pendapatan dari nsur nilai rekreasi sebesar 17,5% setara Rp2,3 triliun per tahun,” duga Ali Yusa yang pengurus Persatuan Insinyur Indonesia. (ton/red)

Tags: , , , , ,

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.