Daftar Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Diproses Kejaksaan Agung. Apa Saja? 

Yovie Wicaksono - 4 December 2019
Komisioner Komnas HAM, Moch Choirul Anam (kanan), di Surabaya, Selasa (3/12/2019). Foto : (Super Radio/Fena Olyvira)

SR, Surabaya – Komisioner Komnas HAM, Moch Choirul Anam mengatakan, hingga saat ini ada 11 kasus pelanggaran HAM berat yang masih diproses oleh Kejaksaan Agung.

Dimana 11 kasus tersebut adalah kasus Trisakti dan Semanggi I dan II (1998-1999), peristiwa 1965-1966, peristiwa Mei (1998), penghilangan orang secara paksa (1997-1998), penembakan misterius atau Petrus (1980an), Talangsari (1989), Wasior dan Wamena (2001-2003), Aceh – Jambo Keupok (2003), Aceh – Simpang KKA (1999), Aceh Rumoh Geudong (1989-1998), Peristiwa Santet (1998-1999).

Sementara untuk kasus yang sudah di proses di Pengadilan HAM diantaranya kasus Timor Timur – jajak pendapat (Ad Hoc), Tanjung Priok (Ad Hoc), dan Abepura (permanen).

Anam menegaskan, negara harus hadir dalam penyelesaian kasus tersebut dengan menjelaskan kepada publik, terlebih kepada keluarga korban terkait apa yang sebenarnya terjadi sehingga ada pelanggaran tersebut, kemudian status korban seperti apa.

“Agar kita punya akuntabilitas sebagai negara, sehingga kedepannya tidak akan ada lagi kasus seperti ini,” ujarnya, Selasa (3/12/2019).

Menurutnya, hingga saat ini kasus pelanggaran HAM berat yang ditangani Kejaksaan masih terbilang stagnan. Pihaknya pun sempat mengajukan dibentuknya tim penyidik independen, namun hingga sekarang tidak pernah ada.

“Kalau kasus ini dianggap penting oleh negara ya bikinlah Perppu, karena Perppu adalah wajah politik negara. Dimana didalamnya berisi kewenangan dan hak korban bisa diberikan tanpa harus menunggu keputusan pengadilan,” ujarnya.

Dikatakan, jika kasus pelanggaran HAM berat ini tidak segera diselesaikan, tidak menutup kemungkinan kasus tersebut akan terhenti, mengingat peristiwa tersebut terjadi pada masa lalu dan pelaku, saksi maupun korban bisa saja telah meninggal dunia.

Terkait usulan adanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), ia berharap mampu mengungkapkan kebenaran. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.