SR, Jombang – Masalah jaminan kesehatan menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Jombang menyusul adanya penonaktifan puluhan ribu kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Penonaktifan ini disebabkan adanya proses penyesuaian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilakukan secara nasional.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang Donny Anggun, mengungkapkan terdapat 29.000 warga Jombang yang status BPJS PBI-nya saat ini tidak aktif.

Terkait hal itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk mencari solusi di tengah keterbatasan kuota.

Berdasarkan data akhir 2025, terdapat tambahan kuota PBI sekira 2.000 orang. Namun, karena jumlahnya terbatas, Donny menginisiasi adanya skala prioritas dalam pengaktifan kembali kepesertaan.

“Kami menginisiasi agar yang diaktifkan kembali terlebih dahulu adalah pasien-pasien yang rutin melakukan pengobatan dan memiliki penyakit berat, seperti pasien cuci darah dan penyakit kronis lainnya. Pelayanan mereka tidak boleh terputus,” tegas Donny saat diwawancarai Super Radio, Senin (9/3/2026).

Sebagai jaring pengaman (safety net) bagi warga miskin yang terdampak penonaktifan, Pemerintah Kabupaten Jombang telah menyiapkan anggaran melalui APBD 2026. Melalui program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (Yankesmaskin), pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp4 miliar.

Program ini memastikan warga kurang mampu tetap bisa mendapatkan akses pengobatan gratis di fasilitas kesehatan milik pemerintah, yakni Puskesmas serta RSUD Jombang dan RSUD Ploso.

Untuk memudahkan masyarakat, Donny memaparkan alur pengajuan layanan Yankesmaskin agar warga tidak bingung saat membutuhkan penanganan medis.

Warga cukup menyiapkan KTP Jombang, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa asal, serta keterangan dokter atau rumah sakit tempat dirawat. Selanjutnya berkas-berkas tersebut diteruskan ke Dinas Sosial Kabupaten Jombang untuk proses verifikasi dan administrasi lanjutan.

Donny menekankan komitmen pemerintah daerah adalah memastikan tidak ada warga miskin di Jombang yang ditolak saat berobat.

“Pemerintah daerah berkomitmen meng-cover ini. Selama prosedurnya dijalankan, pelayanan di RSUD harus tetap berjalan optimal bagi masyarakat kecil,” pungkasnya. (fa/red)

Tags: bpjs pbi, Data BPJS non aktif, DPRD Jombang, DPRD Jombang soal BPJS, Penyebab BPJS dinonaktifkan