ASWGI Sampaikan Dukungan Penuh Terhadap Permendikbudristek PPKS

Yovie Wicaksono - 8 April 2022

SR, Surabaya – Asosiasi Pusat Studi Gender dan Anak se-Indonesia (ASWGI) mendukung penuh realisasi kebijakan Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS) untuk menciptakan lingkungan kampus yang merdeka dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual.

“Jangan sampai Permendikbud ini hilang. Ini merupakan jawaban komprehensif yang menunjukan kehadiran pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual telah melalui proses mendengarkan serta memperhitungkan suara akademisi,” ujar Ketua ASWGI Prof Emy Susanti dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (7/4/2022).

Ia menjelaskan, urgensi peraturan ini sangat dibutuhkan untuk memberikan payung hukum bagi para korban. Fenomena gunung es pada kasus kekerasan seksual ini, seringkali diliputi relasi kuasa di kampus yang berbahaya, sehingga perlu campur tangan negara untuk menyelesaikannya.

“Ini adalah kasus spesifik dimana pelaku menggunakan kekuatannya, kuasanya untuk melakukan kekerasan terhadap korban, dan korban memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pelaku. Takut tidak diluluskan, takut tugasnya tidak di setujui, dan sebagainya,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya meminta Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan dan menolak permohonan uji materi yang diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau terkait pasal 5 ayat 2 frasa persetujuan korban.

Adanya frasa persetujuan korban, lanjutnya, bukan berarti korban setuju. Tidak melapor bukan berarti tidak ada, dan diam adalah bentuk keterbungkaman dalam sistem kompleks yang menunjukan relasi yang sifatnya hirarki karena kuasa yang berlapis.

“Korban berada di posisi yang rentan, apalagi dia mahasiswa dari kelompok minoritas akan mengalami suatu lapis-lapis hirarki kekuasaan yang sangat panjang. Frasa ini dari perspektif kritis menunjukan batas dan menjadi cara masuk dalam metodologi memahami bagaimana persetujuan atau ketidak persetujuan,” tuturnya.

Dalam hal ini, pihaknya juga telah mengirimkan tanggapan surat pokok pikiran sebagai sahabat hukum pengadilan ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Serta memonitor pembentukan satgas anti kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Ia juga mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk memasifkan sosialisasi bersama berbagai komponen guna menciptakan vokal poin yang dapat mentransformasi kampus menjadi pendidikan yang merdeka. 

“Yang paling penting adalah menciptakan vokal poin di setiap titik yang strategis baik di tingkat universitas, antar universitas, dan di dalam universitas,” tuturnya.

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek, Prof Nizam turut mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh ASWGI. Ia pun mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah dan menghapus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

“Data sudah menunjukan kekerasan seksual di perguruan tinggi semakin lama makin mengkhawatirkan. Mari kita gunakan gerakan kampus yang aman, nyaman, sehat, dan terbebas dari kekerasan lainnya,” ucapnya. (hk/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.