‎SR, Sidoarjo – DPRD Kabupaten Sidoarjo menilai rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 disusun terlalu pesimistis. Pemerintah daerah dinilai kurang percaya diri dalam mengoptimalkan potensi fiskal yang dimiliki daerah.

‎Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo sekaligus anggota Badan Anggaran, Achmad Muzayin Syafrial, mengatakan proyeksi fiskal dalam rancangan APBD menunjukkan sikap konservatif yang tidak sejalan dengan semangat desentralisasi fiskal.

“Pertumbuhan PAD 2024–2025 mencapai 34,83 persen. Namun target kenaikan 2026 hanya 1,70 persen. Ini menunjukkan pemerintah tidak percaya diri terhadap kemampuan fiskalnya sendiri,” ujar Muzayin di Sidoarjo, Senin (13/10/2025).

Menurut Muzayin, kebijakan tersebut bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan dari potensi sendiri.‎

Selain itu, rencana penurunan belanja modal sebesar 26 persen dari Rp790,3 miliar menjadi Rp582,7 miliar dinilai mengkhianati komitmen terhadap pembangunan publik.

“Belanja publik justru dikurangi, sementara fasilitas internal birokrasi tetap aman. Ini kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat,” tegasnya.

‎Sebagai bentuk dorongan moral bagi aparatur, Fraksi Gerindra mengusulkan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN hingga 50 persen, jika tidak ada peningkatan kinerja dan semangat melayani masyarakat.

“Kami tidak akan mengusulkan pemotongan itu kalau aparatur menunjukkan kerja nyata untuk rakyat Sidoarjo,” tambah Muzayin.

‎DPRD menegaskan akan mengawal pembahasan APBD 2026 agar arah kebijakan fiskal daerah lebih berani, mandiri, dan berpihak pada kepentingan publik. (*/rri/red)

 

 

Tags: Apbd, sidoarjo, tak percaya diri