Waspadai Penipuan Atas Nama Bea Cukai

Yovie Wicaksono - 6 March 2020
Ilustrasi Belanja Online.

SR, Surabaya – Kasus penipuan yang mencatut nama pejabat tinggi negara, hingga saat ini masih marak terjadi. Salah satunya mengatasnamakan Bea Cukai Republik Indonesia. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Bea Cukai Juanda Budi Harjanto mengakui dalam kasus penipuan online, beberapa nama pejabat memang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. 

“Memang beberapa nama pejabat-pejabat kami juga pernah menjadi korban atas namanya. Fotonya dipajang, kemudian diatasnamakan, kemudian diperas. Itu tidak hanya satu dua kali. Kalau memang ketemu, langsung kita kerja sama juga dengan aparat penegak hukum. Kita cari, kita pastikan dan kita laporkan bersama-sama,” ujarnya, Kamis (5/3/2020).

Kasus penipuan online yang berawal dari laman media sosial instagram, marak terjadi dengan memasang harga murah di bawah standar pasar. 

Kemudian jika pelaku dan pembeli telah menyepakati harga dan telah melakukan transaksi pembelian melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) maupun Mobile Banking (M-Banking), barang yang dibeli tidak kunjung dikirimkan. 

Ironisnya, dalam waktu satu sampai dua jam, pelaku justru mengatasnamakan pejabat Bea Cukai Robi Toni, dan menjelaskan bahwa barang yang dibeli sedang dalam masalah cukai, karena tidak sesuai dengan harga pasar. 

Barang tersebut ilegal dan masih ditahan di kantor Bea Cukai Surabaya. Kemudian penjual toko online menelepon bahwa pihaknya sedang ditahan dan meminta sejumlah uang untuk segera ditransfer seharga 5 kali lipat harga di pasaran. 

Apabila tidak segera ditransfer, maka pembeli akan dijemput paksa untuk mempertanggungjawabkan pembeliannya di kantor Bea Cukai, dan dikenakan sanksi hukum. 

Untuk itu, Budi Harjanto menjelaskan apabila masyarakat telah terlanjur melakukan transaksi, agar segera melaporkan ke pihak penegak hukum dan bank, untuk memblokir nomor rekening yang menerima transfer uang tersebut. 

“Saran kita kepada masyarakat, kalau memang sudah terlanjur dikirim (uang) langsung saja laporkan kepada pihak penegak hukum, kemudian lapor ke bank bahwa nomor rekening yang ditujukan tadi itu telah terlibat dalam tindak pidana penipuan, agar bisa segera terblokir,” terangnya. 

Terkait dengan pembersihan nama pejabat yang namanya dipakai dalam modus penipuan maupun pemerasan, Budi Harjanto menjelaskan Bea Cukai akan menyerahkan ke penegak hukum, berdasarkan pengaduan masyarakat, untuk ditelusuri dan akan diberlakukan hukum yang berlaku. (din/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.