SR, Surabaya – Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, meresmikan rumah susun sewa (Rusunawa) serta Masjid Agung Ar-Ridwan Ponpes Modern Darul Hikmah Tulungagung, Senin (16/1/2017). Wakil Presiden didampingi sejumlah Menteri seperti Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Menteri Sekretaris Kabinet.

Pembangunan Rusunawa di komplek pondok pesantren ini sudah dimulai sejak Maret 2016 lalu, menggunakan biaya dari APBN 2016 melalui DPA Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur. Rusunawa tiga lantai ini mampu menampung santri sebanyak 216 orang. Setiap lantai terdiri dari 6 los kamar untuk 22 orang, dan 6 los kamar untuk 14 orang.

“Pemerintah pasti akan bantu pembangunan dan pengembangan pesantren, tapi selama ini justru pesantren hidup ratusan tahun karena kemandiriannya,” kata Jusuf Kalla yang disambut tepuk tangan hadirin.

Pada kesempatan ini, Jusuf Kalla juga mendorong agar pendidikan agama di pesantren modern seperti ini dapat semakin berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Pendidikan itu untuk kepentingan masa depan, makanya pendidikan harus mendahului, karena santri yang ada disini akan memperoleh ilmu 10 tahan mendatang,” ujar Jusuf Kalla.

Pembangunan hunian vertikal ini sebagai solusi Pemerintah atas semakin sempitnya lahan untuk tempat tinggal yang layak huni. Peresmian dilakukan bersamaan dengan peringatan milad ke-25 ponpes yang dipimpin oleh KH. Masyhudi Ridwan.

Dalam kunjungannya ke Jawa Timur, Wapres juga meninjau pelaksanaan program dana desa di Desa Plandaan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Desa Plandaan merupakan salah satu dari 271 desa di Tulungagung yang menerima dana desa,  dari total Rp764,9 triliun atau 36,8 persen dari APBN 2017, yang dikucurkan Presiden Joko Widodo untuk dana transfer daerah dan dana desa.

Pada tahun 2016, pendapatan Desa Plandaan mencapai Rp1,3 miliar, dimana 46,69 persen berasal dari dana desa. Seusai meninjau penggunaan dana desa di Desa Plandaan, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Ponpes Darul Hikmah Tulungagung.

Apabila tahun 2016 pemberian dana desa bervariasi pada kisaran Rp. 500 juta, maka pada tahun 2017 Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla mengalokasikan dana desa sekitar Rp.1 milyar desa. Kebijakan tersebut seiring dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan 5,3 hingga 5,9 persen pada tahun ini.(Ptr/Red)

Tags: dana desa, Jusuf Kalla, ponpes, rusunawa, tulungagung