Wajar, Kekhawatiran Buruh Soal Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Yovie Wicaksono - 27 January 2020
Ilustrasi

SR, Surabaya – Anggota Komisi E DPRD Jatim, Hari Putri Lestari menilai, kekhawatiran buruh terhadap Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja adalah hal yang wajar, terlebih Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksana dibawahnya masih banyak terjadi penyimpangan dan pelanggaran.

“Kedua, mungkin beredar juga isu maupun draft yang belum tentu benar, karena namanya saja masih draft yang masih bisa berubah-ubah, pemerintah juga masih merumuskannya,” ujar politikus asal PDI Perjuangan ini, Senin (27/1/2020).

Perempuan yang akrab disapa Tari ini meyakini bahwa tujuan pemerintah adalah untuk mensejahterakan rakyatnya.

Menurutnya, melalui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, pemerintah ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat yang masih belum mendapatkan pekerjaan.

“Kita jangan menolak dulu, berilah kepercayaan pada DPR RI. DPR RI juga harus transparan melibatkan semua pihak terkait, mulai dari unsur buruh, pengusaha, akademisi, dan tokoh-tokoh terkait untuk duduk bersama, berdialog sampai ada kesepakatan bahwa UU itu layak untuk disahkan,” katanya.

“Nanti kita kawal saja di DPR RI. Bukan hanya itu saja, tapi juga implementasinya. Nah kita yang duduk di DPRD Provinsi atau di tingkat dua, fungsi pengawasannya yang harus kita tingkatkan,” imbuhnya.

Sekedar informasi, beberapa hal yang menjadi kekhawatiran para buruh diantaranya adalah upaya penghilangan upah minimum bagi buruh atau pekerja, hilangnya hak pesangon, fleksibilitas pasar kerja yang akan merajalelanya penggunaan tenaga kerja outsourching atau kontrak akan berdampak tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap para pekerja atau buruh.

Kemudian tidak adanya jaminan sosial maupun jaminan hari tua, penghapusan sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar hak-hak buruh, dan mempermudah masuknya tenaga kerja asing. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.