Surat Pencekalan HRS Dikirim ke WA, Tidak Bisa Dipakai sebagai Bukti

Yovie Wicaksono - 14 November 2019
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Foto : (MI)

SR, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, surat penolakan Habib Rizieq Shihab (HRS) yang dikirimkan melalui pesan WA oleh FPI bukan merupakan surat dari pemerintah.

“Itu bukan surat dari pemerintah, itu surat penolakan bahwa yang bersangkutan tidak boleh keluar karena alasan keamanan. Tidak dijelaskan bahwa itu apakah Pemerintah Indonesia, apakah Pemerintah Arab, itu tidak ada,” jelas Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (14/11/2019).

Selain itu, surat tersebut juga tidak bisa digunakan sebagai bukti pasti adanya pencekalan terhadap Habib Rizieq.

“Bukan (bukti). Kamu kalau dikasih surat begitu bagaimana cara buktikannya? Coba beri tahu saya, saya laksanakan kalau kamu tahu caranya, kalau kamu menganggap itu bukti,” kata Mahfud.

Sebelumnya, Menko Polhukam menjelaskan, menurut hukum di Indonesia, batas pencekalan seseorang maksimal adalah 6 bulan. Namun, Habib Rizieq mengaku telah dicekal selama 1,5 tahun.

“Menurut hukum Indonesia, orang dicekal itu maksimal 6 bulan, dia ngakunya 1,5 tahun, berarti tidak masalah dengan Indonesia dia,” katanya. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.