Surabaya Gratiskan Air Bersih. Seperti Apa Kriterianya?

Yovie Wicaksono - 25 November 2022
Logo PDAM Surya Sembada Surabaya

SR,Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggratiskan air bersih yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada bagi warga miskin atau masyarakat kurang mampu.

Menurut dia, kebijakan tersebut segera diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ketika tarif air bersih PDAM mulai disesuaikan.

Sejak 2005, kata Eri, tarif air PDAM Surya Sembada tidak pernah mengalami kenaikan, yakni untuk batas bawah sebesar Rp600 per meter kubik. Besaran tarif yang sama antara pelanggan kelompok I tersebut, dinilai merugikan warga miskin.

“Selama ini terbalik, orang tidak mampu mensubsidi orang mampu. Berarti ke depan, warga yang mampu mensubsidi warga tidak mampu. Warga mampu harusnya bayar lebih mahal dari warga kurang mampu, ini yang saya minta ke PDAM,” ujar Eri Cahyadi di Surabaya, Kamis, (24/11/2022)

Eri mempersilahkan Direksi PDAM Surya Sembada untuk menyesuaikan tarif air bersih, dengan menekankan agar penyesuaian tarif air bersih dapat diklasifikasikan antara warga mampu dan tidak mampu.

“Saya meminta ke PDAM untuk membuat beberapa kriteria. Saya sampaikan, kalau kami mau subsidi orang tidak mampu itu sulit, ketika satu orang dikasih Rp100 ribu atau Rp50 ribu. Karena itu saya minta untuk warga miskin digratiskan air PDAM-nya,” jelasnya.

Untuk menentukan kategori warga miskin atau tidak, PDAM berpedoman pada Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kepmen Kimpraswil) Nomor 403 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat. Juga, berpedoman pada 14 Kriteria Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Saya bilang sama Direksi PDAM, saya ingin bantu orang yang tidak mampu. Berarti apa? Selama itu kriteria rumahnya seluas 45 meter persegi, dengan listrik sampai 900 watt dan lebar jalannya 3 meter, maka penggunaannya (air PDAM) digratiskan,” kata dia.

Sedangkan untuk tarif bagi pelanggan atau masyarakat yang lain, dapat mengikuti sesuai aturan yang berlaku, yakni berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.

Selain itu, SK Gubernur Jatim Nomor 188/775/KPTS/013/2021 tentang Pedoman Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Bagi BUMD kabupaten/kota se – Jawa Timur tahun 2022. (*/red)

Tags: , , ,

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.