SR, Surabaya – Badan Riset Urusan Sungai Nusantara (BRUIN) menggelar launching buku “Sensus Sampah Plastik: Mengungkap Fakta Menggerakkan Aksi” di gedung Departemen Riset dan Pengabdian Masyarakat – Riset Center ITS, Kamis (26/6/2025).

Buku ini menjadi “tumpahan” keresahan pada pencemaran sampah plastik yang tak kunjung usai. Sebelumnya, riset telah dilakukan pada 2022-2024 bersama ratusan relawan yang menyusuri sampah plastik di 30 provinsi Indonesia.

Hasilnya BRUIN membongkar banyak fakta mencengangkan. Salah satunya terkait sampah plastik yang mendominasi 60 persen dari total limbah nasional.

Koordinator Riset Sensus Sampah Plastik BRUIN dan Penulis Buku, Muhammad Kholid Basyaiban, mengatakan, secara nasional ada 3,2 juta ton sampah per tahun dan konsumsi plastik di Indonesia mencapai 22,54 kg/kapita/tahun.

“Sampah plastik ini dikumpulkan melalui audit dan beberapa teknik. Kita libatkan 976 relawan, 156 kolaborator, 35 sungai, 17 pantai, 2 titik mangrove,” ujarnya saat memaparkan materi.

Berdasar hal tersebut, terkumpul 76.899 sampah plastik di 30 provinsi, sekaligus terungkap 10 produsen yang menyumbang pencemaran plastik terbanyak.  “Dari riset itu kami urutkan top 10 produsen pencemar di tiga tahun terakhir 2022-2024. Dan ada top 5 brand sampah plastik paling umum ditemukan,” imbuhnya.

Kholid menyebut, temuan ini membuktikan minimnya implementasi kebijakan. Padahal, berdasarkan aturan Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah juncto Peraturan Menteri (Permen) LHK nomor 75 tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen sudah ada, produsen wajib bertanggung jawab pada sampah yang dihasilkan.

“Kita ingin meminta pertanggungjawaban sampah oleh produsen yang paling banyak mencemari perairan indonesia. Terakhir, menyebarkan informasi dan edukasi tentang pentingnya menjaga ekosistem lingkungan,” tuturnya.

Buku ini sendiri dibarapkan menjadi dasar pemerintah dalam membuat kebijakan, program untuk Indonesia mencapai target pengurangan sampah oleh produsen di tahun 2029.

“Kita hanya fokus ke sampah plastik. Kita fokus ke lokasi penelitian di perairan indonesia, yang punya fungsi vital bagi kehidupan manusia,” sebutnya.

Dijelaskan juga, setidaknya ada 6 strategi melawan polusi plastik. Pertama, pembatasan penggunaan sampah plastik sekali pakai, mulai melakukan model guna ulang, kebijakan melalui pajak plastik sekali pakai, insentif bagi pelaku penanganam plastik sekali pakai, green procurement, dan perluasan pertanggungjawaban produsen (EPR).

“Ini karena saset ini gak ada nilai ekonomis, pentingnya pajak sekali pakai diterapkan di kemasan sekali pakai agar ada nilai ekonomis. Selanjutnya ada insentif bagi pelaku penanganan plastik sekali pakai. Ini penting untuk produsen yang selama ini stabil menerapkan peta jalan,” jelasnya.

“Target 30 persen di 2029 para produsen ini tidak mengubah material plastik tapi hanya mengganti label, di kemasan saset ternyata saset ukuran 60-70 ml juga bisa dipasarkan artinya nanti akal-akalan, dan bisa diedarkan,” lanjutnya.

Selaras dengan hal tersebut, Direktur Eksekutif BRUIN, Azis menjelaskan, buku tersebut menjadi salah satu upaya untuk edukasi serta mendorong kebijakan yang berpihak pada keberlangsungan lingkungan.

“Kita bingkai dalam bentuk buku. Banyak kolaborasi hasil riset sensus sampah plastik, jenis, sumber pencemaran. Bagaimana perusahaan juga bertanggung jawab, jadi bukan hanya produksi tapi pasca produksi mereka juga ertanggung jawab,” ucapnya.

Sekadar informasi launching buku Sensus Sampah Plastik: Mengungkap Fakta Menggerakkan Aksi turut diisi sesi pemaparan dan diskusi bersama 4 narasumber yakni Koordinator Riset Sensus Sampah Plastik BRUIN dan Penulis Buku, Muhammad Kholid Basyaiban, S.H, Founder, aktivis lingkungan dan peneliti senior ECOTON Foundation, Prigi Arisandi, S.Si, M.Si, Kepala Prodi Teknik Lingkungan ITS Surabaya Dr. Susi Agustina Wilujeng, dan River Warrior Indonesia, Kolaborator Sensus Sampah Plastik, Aeshnina Azzahra Aqilani. (hk/red)

Tags: BRUIN, ecoton, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, prigi arisandi, sampah plastik, UU tentang Pengelolaan Sampah